Teror Pagi Hari

Teror tidak melulu bom, kata-kata kasar atau ancaman. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), segala usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan ancaman, tergolong teror.
Yang menimpa saya pukul 09.00 tadi juga tak ubahnya teror. Hanya saja, pelakunya bukan perorangan atau golongan. Teror itu berasal dari ponsel android yang sudah menemani selama tiga tahun terakhir.
Bagi kuli tinta seperti saya, ponsel tak ubahnya suami kedua. Hampir semua aktivitas saya tergantung benda pipih ini.
Pekerjaan, aktivitas pribadi, semuanya ditangani si pintar ini. Karena keberadaannya, banyak hal-hal penting yang bisa dikerjakan dengan mudah. Cepat. Nggak ribet.
Maka, begitu sekitar pukul 09.00 tadi dia ngambek, kepala rasanya langsung kliyengan. Mood jadi jelek. Kebingungan.
Si Pipih tidak mau merespons perintah. Hanya terus berputar-putar dan mati-hidup secara terus menerus. Di-restart-pun tetap tidak berguna. Dia telanjur ngambek. Lelah.
Memang, Si Pipih layak cari perhatian. Bisa saja dia merasa sudah banyak mengerjakan tugas, banyak membantu, tetapi terus saja diperah. Diacuhkan. Hanya terus diminta bekerja. Bekerja dan bekerja.
Maka, pagi ini adalah momen yang pas. Meski dari tanggalnya tidak masuk kategori cantik, dia memilih beristirahat. Tidak mau diganggu.
Beruntung ngambeknya nggak lama. Sekitar 90 menit didiamkan, dicabuti baju dan aksesori yang memberatkannya, dia mulai bisa tersenyum.
Sekarang sudah mulai bisa diajak bekerja lagi. Giliran saya yang butuh kompres kepala. Meredakan pusing dan panasnya. Stok pepaya, buah naga dan mangga pemberian tetangga lumayan jadi pereda..

Spion Itu Bernama Mak Yah!

Di berbagai film dan drama, spion alias mata-mata, digambarkan kerap menyamar. Mulai jadi pelayan restoran, pemandu lagu, pelacur, hingga jadi preman sekalipun.
Dalam praktik nyata, spion memang bisa saja menyamar menjadi apapun demi informasi. Beberapa teman ada yang menyamar jadi tukang tambal ban, jadi penjual kerupuk. Suatu kali juga pura-pura menambalkan ban motornya demi mendekati sasaran.
Penyamaran memang jadi salah satu metode, yang mau tidak mau dipilih, untuk bisa menggali data dan peristiwa secara mendalam. Penyamaran bisa dilakukan siapapun. Yang well trained sampai amatir. Hanya butuh tekad dan keberanian saja.
Jika saya dulu harus beberapa kali menyamar, menyaru menjadi apapun sesuai kebutuhan informasi, ada orang yang tanpa latihan apapun bisa mendapat banyak informasi. Saya menyebutnya spion di lingkungan kami.
Informasi apapun bisa didapat dari dia. Siapa, sedang apa dengan siapa? Ada apa dengan mereka? Bisa dijawab dengan gamblang. Akurat. A1.
Namanya Mak Yah. Pekerjaannya memijat. Kliennya beragam. Mulai kelas high-end sampai middle-low dilayani semua. Tentunya dengan daftar antrean panjang. Harus beberapa kali menelepon sebelum dia bisa datang.
Selama memijat sekitar 90 menit, klien biasanya ngobrol ngalor-ngidul. Kalau sedang memijat saya, Mak Yah saya pancing untuk cerita topik terhangat. Mulai tetangga di ujung selatan, timur dan barat.
Berbagai cerita yang digalinya dari obrolan memijat pun mengalir satu demi satu. Mulai yang paling bermutu sampai kelas rumpi ibu-ibu, bisa didapat lengkap.
Saya jadi berpikir, jika ke depan Mak Yah semakin menasional dengan klien-klien pejabat besar karena pijatannya yang superenak, bukan tidak mungkin dia akan jadi spion polisi, BIN atau bahkan KPK. Dia gudang informasi, gudang data yang valid. Mengagumkan...

Saturday Night ala Kota Patria

Mereka tersenyum, sebagian tertawa. Pura-pura bahagia
Mereka bersenda gurau dengan suara lantang. Memonopoli suara

Riuh rendah suara memenuhi lantai 3 Blitar Square. Banyak orang menyebutnya mal. Meski hingga beberapa bulan setelah launching, belum ada tenant besar di sana.
Hanya ada beberapa meja penjual aksesori dan penyedia permainan di lantai 1 dan lantai 2. Selebihnya, ruang kosong terlihat menganga. Bukan mal. Pusat perbelanjaan pun, sepertinya juga bukan. Pengunjung belum bisa belanja banyak barang di sana.
Dari tiga lantai bangunan di timur Lapas Blitar itu, konsentrasi pengunjung ada di lantai 3. Di situ pula tempat bioskop jaringan CGV berada.
Mereka di sana tak sepenuhnya untuk menonton. Melainkan banyak yang sekadar kongkow-kongkow sambil makan, minum di area pujasera.
Mereka tersenyum. Tertawa. Sepintas terlihat bahagia. Tidak sedikit yang terbahak. Berbicara keras hingga jadi pusat perhatian.
Entah bagaimana setelah semuanya selesai. Wajah mereka kembali cemberut. Rasa pusing kembali memenuhi kepala. Tugas-tugas menumpuk memanggil-manggil ingin disapa.
Ah... Sudahlah. Aku juga ingin seperti mereka. Pura-pura bahagia. Pura-pura lupa...

Gerutu Pembeli Kudapan

Gerutu Pembeli Kudapan//
Seperti biasa. Siang ini menjemput Bumi di sekolahnya. Setelah mampir toserba yang ternyata belum jadi toko serbaada, mampir ke warung siomay di dekat Pemkab Nganjuk.
Sambil menenteng tasnya, Bumi langsung menuju meja belakang. Bukan deretan belakang. Tapi benar-benar meja yang letaknya di belakang warung. Dekat meja tempat penjualnya membuat minuman.
Tapi sial, meja favorit kami sudah dipakai orang. Dari baju yang dipakai, satu pria bekerja di pemkab. Entah satunya lagi.
Dengan suara yang agak keras. Bahkan beberapa kali sangat keras. Mereka bergunjing tentang kepala daerah.
Sang pegawai pemkab membeberkan harapannya kepada pemimpin baru.
Pria berbaju kotak-kotak berbicara sebaliknya. Dia menunjukkan rasa pesimistis. Dasarnya, praktik kepemimpinan selama beberapa minggu terakhir.
Pembicaraan mereka mulai menarik. Saya yang sebelumnya fokus dengan siomay, mulai beralih. Tangan dan mulut pura-pura sibuk. Telinga fokus mendengarkan perbi cangan mereka.
Mulai menyoroti bidang kesehatan. Praktik di beberapa puskesmas. Hingga lelang proyek, yang menurut mereka, ke depan akan sama dengan kepala daerah sebelumnya. Semakin menarik.
Saya pun semakin menajamkan pendengaran. Sembari menerka. Siapa mereka? Tentunya tanpa sering menoleh melihat wajahnya. Menghindari kecurigaan.
"Wis ta, titenana. Engko mesti podo ae. Ra enek bedane," kata pria berbaju kotak-kotak itu sambil tertawa keras. "Lek wis ngono, aja disalahne engko mobilku tak tulisi dan*** No**."
Kesabaran saya membuahkan hasil. Akhirnya saya tahu siapa pria yang berbicara itu. Hanya berbekal petunjuk kata mobil. Barang kali orang Nganjuk jiga mudah menebak identitasnya.
Mobil sebagai media iklan memang banyak. Tetapi, mobil berisi kritikan untuk kepala daerah hanya satu. Pemiliknya pun sudah diketahui khalayak.
Saya jadi semakin tertarik. Sangat tertarik mendengarkan ceritanya. Apalagi, beberapa saat kemudian datang lagi satu pegawai. Kali ini bahasan mereka berubah. Tentang tender proyek yang terbuka. Mereka mengeluh karena akan ada banyak orang dari luar daerah ikut serta.
Pria berbaju kotak-kotak itu beberapa kali mengumpat. Entah apa maksudnya. Bumi yang beberapa kali mendengar umpatannya terlihat mulai nggak nyaman. Dia melirik saya tanda protes. Nggak suka.
Saya pun merespons dengan kedipan mata mengamininya.
Satu hal yang saya petik dari pembicaraan mereka. Apapun yang kita lakukan, tetap ada orang yang suka dan tidak suka. Acuhkan saja. Tetap kerjakan hal yang kita anggap baik. "Bunda, tadi kenapa orang itu bilang dan***?" Tanya Bumi sambil naik motor.
"Itu tandanya mereka bodoh. Hanya orang-orang bodoh yang berbicara seperti itu. Kalau orang pintar itu sopan," jawabku asal. (05/11/18)

Saatnya Taat pada (Rakyat) Pemegang Mandat

Meski bukan termasuk tim sukses salah satu pasangan calon, saya adalah orang yang ikut dag dig dug menunggu putusan mahkamah konstitusi (MK) Rabu (25/9) lalu. Pemilihan wali kota (pilwali) yang seharusnya sudah memasuki babak final begitu KPU melakukan penetapan pasangan calon wali kota (cawali) terpilih pada 3 September lalu, harus memasuki perpanjangan waktu setelah kubu Samsul Ashar-Sunardi (SAS) mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi 6 September lalu. Ibarat pertandingan sepak bola, perasaan warga kota Kediri memang campur aduk kala itu. Ada yang marah karena merasa jagonya yang sudah menang terancam. Tetapi, ada pula yang menyemai harapan baru. MK sebagai pengadil terakhir diharapkan bisa menerima aduan sebagian pihak yang merasa tercurangi. Maka, setelah proses persidangan selama 14 hari terlalui, warga yang sebelumnya sudah harap-harap cemas menunggu hasil perolehan suara pilwali kembali harus ndredeg pada Rabu lalu. Untuk mengobati rasa penasarannya, berbagai cara pun dilakukan. Mulai dengan menggelar nonton bareng MK TV yang bisa dinikmati dengan cara streaming, hingga kontak langsung dengan beberapa pihak yang mengikuti persidangan langsung. Saya yang Rabu lalu mendapat penugasan peliputan di MK mendadak jadi orang penting. Walaupun persidangan baru dimulai pukul 14.00, puluhan pesan pendek dan blackberry messenger (BBM) yang menanyakan kabar putusan MK sudah mulai masuk sejak pagi. Pun setelah saya beritahu jika sidang baru dimulai pukul 14.00, mereka kembali menanyakan perkembangan kasus di MK sebelum sidang dimulai. Hingga sidang selesai digelar, lebih dari 100 pesan yang menanyakan tentang vonis MK. Penasaran. Begitu rata-rata jawaban mereka ketika dengan nada kesal saya membalas pertanyaan mereka yang berulang kali. Ya, pilwali memang menjadi hajat warga kota Kediri. Tak heran, meski bukan tim sukses atau pendukung fanatik salah satu pasangan calon, mereka tetap penasaran ingin mengetahui hasil akhirnya. Mulai pedagang, politisi, pegawai negeri sipil (PNS) hingga ibu rumah tangga juga memiliki rasa ingin tahu yang sama. Begitu saya beritahu jika MK memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan SAS, respons yang muncul juga beragam. Ada yang terang-terangan mengaku kecewa, terang-terangan kegirangan, sampai ekspresi balasan yang biasa saja. Pilwali memang sudah menyita energi. Terutama, bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan prosesnya. Rakyat yang tidak terlibat langsung juga ikut repot dengan membahasnya di berbagai forum diskusi. Mulai kelas pos ronda, warung, sampai diskusi semi resmi lainnya. Pilwali telah membuat masyarakat terkotak-kotak. Menjadi kelompok pendukung tertentu. Termasuk para PNS yang berada di balaikota Kediri. Meski secara institusi mereka ditegaskan harus netral, para PNS tentu memiliki pilihan pribadi. Apalagi, mereka memang mempunyai hak pilih dalam pilwali. Selama proses pilwali, para abdi negara yang memang menjadi bawahan langsung kandidat yang terpilih inilah yang paling merasa ewuh pakewuh. Mau ke kanan takut dilirik kiri, mau ke kiri takut diancam kanan. Yang terjadi adalah gerakan saling pantau, saling intai untuk memetakan siapa pendukung siapa. Pilwali sudah berlalu. Tetapi aroma ini masih saja belum hilang. Beberapa PNS yang merasa jagoannya kalah di pilwali langsung nglokro alias tak semangat bekerja. Sebaliknya, PNS yang kandidatnya terpilih langsung bersemangat. Berharap kemenangan kandidat yang didukung akan memiliki korelasi positif dengan karirnya. Kepala daerah yang sesuai konstitusi dipilih melalui jalur politik membuat para PNS sulit steril dari politik. Ketika saya berusaha mendiskusikannya dengan beberapa PNS yang memiliki posisi di pemkot, ada yang memaknainya sebagai bentuk loyalitas pada pimpinan. Menurut pada pimpinan yang memang ditentukan melalui jalur politik. Alangkah indahnya jika para PNS ini tidak hanya loyal pada wali kota atau bupati saja. Tetapi juga loyal pada pemimpin tertinggi. Loyal pada rakyat yang telah memberikan mandat pada para wali kota dan bupati. Loyal pada kepentingan masyarakat dengan bekerja sepenuh hati. Jika para abdi negara ini sudah memutuskan untuk loyal pada pemegang mandat tertinggi, maka tak ada pilihan lain bagi wali kota atau bupati terpilih untuk juga seirama. Sebab, mengingkarinya berarti juga melawan kehendak rakyat. Melawan kemauan pemberi mandat. Kapan hal ini akan terwujud? Jawabannya dimulai ketika para abdi negara berani memulainya.

Bahan Bakar Membingungkan

Lega. Seperti halnya para sopir truk, pengusaha jasa, dan pemilik kendaraan berbahan bakar solar, saya turut gembira dengan kebijakan pemerintah menambah pasokan solar ke sejumlah SPBU beberapa hari lalu. Antrean panjang pembeli solar di sejumlah SPBU selama beberapa hari terakhir, langsung sirna. Pasokan solar yang tersedia merata di semua SPBU membuat para pembeli bisa mendapatkan barang dengan mudah. Sehingga, mereka tak perlu lagi harus antre berjam-jam untuk bisa mengisi separo atau bahkan seperempat tangki mereka. Sejak Jumat (26/4) lalu, berapapun solar yang dibeli langsung dilayani. Kegembiraan saya bukan saja karena pemandangan wajah kusut, emosi, dari beberapa sopir truk itu sudah hilang. Tetapi, juga karena membayangkan gairah ekonomi yang selama beberapa hari tersendat akan bergairah kembali. Betapa tidak, sepintas kelangkaan solar hanya dihadapi oleh para sopir truk, pengusaha travel, dan pemilik kendaraan berbahan solar. Ternyata dampaknya terhadap perekonomian sangat luas. Harga buah-buahan dan sayuran menjadi mahal. Sebab, pengiriman barang dari daerah tersendat. Produktivitas petani turun karena penggarapan lahan terhambat. Belum lagi, banyak usaha jasa yang lesu akibat mandeknya angkutan. Omelan, keluh kesah, hingga umpatan setiap hari menjadi pemandangan biasa di televisi. Baik di televisi lokal maupun swasta. Kemarahan mereka bisa dipahami. Sebab, pembatasan kuota solar yang dilakukan oleh badan pengatur hilir minyak dan gas (BPH Migas) memang telah menyulitkan mereka. Teman saya, salah satu distributor oli turut berkeluh kesah dengan pembatasan solar tersebut. Meski tak merasakan langsung, bisnisnya turut terhambat. “Omset lesu. Turun 50 persen. Banyak mobil yang nggak jalan. Nggak melakukan perawatan. Siapa yang butuh oli?” keluhnya dengan nada tanya. Sebelumnya, saya tidak berpikir dampaknya akan sejauh itu. Setelah saya pikir-pikir benar juga. Memang, akan banyak sektor lain yang terganggu hanya dari satu kebijakan ini. Sebagai pihak yang ada di tengah, saya pikir baik pemerintah maupun masyarakat memang tidak bisa disalahkan. Pemerintah mengambil kebijakan pembatasan kuota karena realisasi BBM terus menerus overkuota. Dampaknya, subsidi BBM yang sudah mencapai Rp 300 triliun akan terus membengkak. Sehingga, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) akan tersedot untuk subsidi yang mayoritas dinikmati oleh golongan kaya. Masyarakat pun tak bisa disalahkan. Termasuk, para pemilik mobil mewah berbahan bakar solar yang tetap menggunakan bahan bakar solar bersubsidi. Sebab, selama ini memang tak ada aturan khusus yang melarang pemanfaatannya. Apalagi, dalam Perpres No. 15/2012 tentang harga jual eceran dan pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu, mereka tak termasuk kelompok terlarang. Maka, jangan heran kalau truk-truk dari perusahaan besar juga tetap menggunakan solar bersubsidi untuk angkutan mereka. Ditambah lagi pemahaman tentang subsidi yang merupakan hak seluruh warga negara. Sehingga, sebagai bagian dari negara Indonesia, mereka pun tetap merasa berhak mendapatkannya. Harga solar bersubsidi Rp 4.500 dengan solar non subsidi 9.150 memang memiliki selisih yang besar. Apalagi, dengan harga solar dex Rp 10.400 per liter. Warga yang sudah terbiasa merasakan nikmatnya subsidi, tentu tak bisa diubah begitu saja kebiasaannya untuk beralih ke BBM non subsidi dengan dilakukan pengurangan kuota. Apalagi, ternyata persediaan solar non subsidi belum merata di setiap SPBU. Sehingga, yang terjadi adalah antrean panjang pencari BBM. Pembatasan kuota yang semula dimaksudkan untuk menghemat subsidi BBM, sebagai opsi menghindari kenaikan harga, ternyata memunculkan masalah baru. Yang paling parah, perekonomian terganggu. Apa yang diinginkan masyarakat? Dengan tegas mereka meminta pemerintah menaikkan harga BBM ketimbang harus melakukan pembatasan. Alasannya, meski harga jauh lebih mahal, para pengusaha akan bisa melakukan penyesuaian dalam beberapa hari. “Kalau disuruh beli non subsidi ya usahanya nggak jalan. Naikkan saja,” kata salah satu pengusaha angkutan kenalan saya. Agaknya harapan masyarakat itu akan terwujud. Sebab, presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menegaskan akan menaikkan harga BBM. Hanya saja, mereka masih memikirkan apakah akan memberlakukan harga sama. Ataukah memberi harga khusus untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum. Belum lagi pemerintah memilih opsi yang mana, Jumat lalu sudah beredar broadcast message (BM) tentang peluang keuntungan yang didapat jika pemerintah memberlakukan dua harga BBM. Meski menggelikan, tetapi isi pesan BM itu sangat masuk akal. Pemilik kendaraan roda dua akan memiliki peluang untuk melakukan penimbunan dan mendapat untung besar jika mau mengisi tangki motornya berulang-ulang. Demikian juga dengan pemilik angkutan umum. Saya jadi teringat perilaku beberapa tentangga pengecer bensin yang mendadak ikut antre solar untuk mencoba meraih untung ditengah kelangkaan solar. Kemudian, dengan menjual kembali Rp 6.500 per liter. Dengan kejadian tersebut, isi BM itu bisa jadi akan benar-benar terwujud jika pemerintah menerapkan dua harga BBM. Terlepas opsi mana yang akan diambil pemerintah dalam menaikkan harga BBM, menurut saya yang lebih penting adalah memberi pemahaman pada masyarakat lebih dulu. Jika tidak, kebijakan pemerintah untuk memberi subsidi pada kelompok masyarakat miskin tak akan tercapai. Sebab, meski sudah ada batasan-batasan, selalu ada saja peluang yang bisa dimanfaatkan. Saya lebih sepakat jika harga BBM diberlakukan pada semua. Tidak ada pengecualian pada pemilik kendaraan roda dua atau angkutan umum. Meski akan berdampak, perlahan mereka, termasuk saya, akan melakukan penyesuaian. Jika harga dua opsi diterapkan, saya yakin yang terjadi adalah kebingungan masyarakat dan berbagai upaya penyelewengan. BBM bukan lagi bahan bakar minyak, tetapi berubah menjadi bahan bakar membingungkan.

Pedekate Kasar Bikin Pemilih Kesasar

Dua bulan lagi warga kota Kediri akan melakukan pesta demokrasi. Tak hanya pemilihan walikota (pilwali), pemilihan gubernur (pilgub) juga dihelat berbarengan pada 29 Agustus nanti. Hajat lima tahunan ini otomatis membuat tensi politik di kota Kediri semakin memanas akhir Juni ini. Apalagi, di kota Kediri ada tujuh pasangan bakal calon wali kota (bacawali) yang hampir dipastikan akan berlaga. Tak heran jika kota Kediri sekarang sudah menjadi hutan baliho. Keberadaan tanaman hijau sudah diganti dengan baliho yang berjajar mulai di jalan-jalan protokol, hingga gang-gang di kampung. Kalaupun ada pohon yang tumbuh di pinggir jalan protokol, mereka tak luput dari sasaran. Harus merelakan tubuhnya untuk dipaku dengan foto kandidat calon. Jika beruntung, tubuhnya hanya akan diikat dengan baliho kandidat yang ditempel di kayu. Saking banyaknya baliho yang terpasang, tak jarang di satu perempatan berjajar lebih dari empat foto kandidat calon. Slogan yang tertera di baliho seolah menjadi ‘perang’ awal bagi para kandidat. Mayoritas kandidat menawarkan perbaikan di kota Kediri. Mulai dari peningkatan kesejahteraan dan fasilitas pendidikan, perbaikan pemerintahan yang bebas korupsi, janji untuk membahagiakan hati rakyat, hingga janji perubahan lainnya. Uniknya, janji-janji pasangan bacawali yang mayoritas memang muluk-muluk itu menjadi peluang bagi bacawali lain. Hingga, ada bacawali yang tak mau bikin janji. Membaca slogan yang ada di baliho-baliho itu tiap hari, bagi saya adalah hiburan tersendiri. Meski saya hampir hafal tempatnya, tetapi selalu saja membuat saya tersenyum melihatnya. Bukan saja karena slogannya yang sudah merupakan simbol perang. Tetapi, juga penempatan baliho yang tak jarang sudah dijadikan ajang perang. Di beberapa kampung, perang baliho ini justru semakin nyata. Hampir di sepanjang jalan terpasang gambar baliho kandidat yang jaraknya antara satu baliho dengan baliho lain hanya sekitar dua meter. Ukurannya pun dibuat sama. Jika ada satu baliho berukuran satu meter X 50 senti meter, baliho lawan dibuat ukuran sama dan dipasang persis di depannya. Demikian juga dengan baliho yang ukurannya lebih besar. Hal itu membuat hujan baliho tak hanya terjadi di jalan-jalan protokol. Tetapi, perkampungan justru mulai banjir baliho. Salah satu fungsi baliho memang untuk memperkenalkan sosok kandidat pada masyarakat. Jika sudah mengenal, harapannya pada pilwali nanti masyarakat akan mencoblosnya. Tapi, apakah harus dipasang sepadat dan serapat itu? Saya pribadi justru merasakan dampak yang sebaliknya. Baliho yang bertumpuk justru menyakitkan mata. Membuat keindahan rumah dengan desain yang beragam itu tertutupi sebagian. Sehingga, mengurangi estetikanya. Dalam hati saya justru dongkol karena lebih terkesan seperti pamer atau show of force. Seolah-olah mereka yang paling berhak dilihat seluruh masyarakat kota Kediri. Baliho memang jadi salah satu media kampanye. Tetapi, masyarakat sekarang tidaklah bodoh. Mengenal saja tidak cukup. Mereka membutuhkan kinerja yang nyata. Terjun langsung ke masyarakat dengan mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi pasti akan lebih berkesan dibanding tebar pesona melalui gambar-gambar yang hanya akan merusak pemandangan. Trik-trik black campaign untuk menjatuhkan kandidat lain, meski tak dipungkiri terkadang masih efektif, tetapi menurut saya justru menjadi cermin tim kampanye yang tidak kreatif. Masyarakat hanya disuguhi permainan-permainan kotor antarkandidat yang tidak membawa faedah bagi mereka. Alangkah baiknya jika kampanye para kandidat diwujudkan dalam bentuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat secara nyata. Uang miliaran rupiah yang dimiliki kandidat tentu akan sangat berguna bagi masyarakat jika dirupakan dengan pembangunan sarana prasarana bagi masyarakat luas. Tak perlu lagi ada kandidat yang merasa diserang, sakit hati, dan perlu melakukan balasan. Tak perlu lagi pertengkaran antarpendukung kandidat. Sebab, masing-masing kandidat sibuk meraih simpati masyarakat. Tim juga sibuk mengunggulkan kandidat masing-masing dengan adu kreatif membantu masyarakat. Bukan dengan menjelekkan kandidat lain. Bukan dengan meminggirkan kandidat lainnya. Masa pencalonan adalah ujian awal bagi para kandidat. Sekaligus kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan miniatur kepemimpinannya kelak. Ibarat pendekatan atau pedekate orang yang hendak pacaran, bukankah kita harus menunjukkan perilaku yang manis dan memikat. Atau, sang pujaan hati akan melarikan diri karena jijik atau ketakutan.

Merdeka Memilih Menang// Euforia peringatan HUT Kemerdekaan RI mencapai puncaknya kemarin. Selain upacara 17 Agustus yang digelar hampir oleh semua instansi, warga juga berpartisipasi dengan memasang bendera merah putih di depan rumahnya. Belum lagi, umbul-umbul berwarna senada yang kebanyakan dipasang berdampingan dengan bendera. Semarak merah putih pun merata di seluruh wilayah. Geliat peringatan hari kemerdekaan juga menjalar di sosial media. Twitter, facebook, hingga display picture (DP) dan personal message (PM) di blackberry massanger (BBM) juga bernuansa kemerdekaan. Mayoritas memasang foto bendera merah putih di DP-nya. Juga, mengisi pesan kemerdekaan di PM-nya. Meski, tak sedikit juga yang memelesetkannya. Misalnya, warna merah putih diganti dengan rok warna merah berpadu dengan putih mulusnya (maaf) paha. Penerjemahan warna merah putih juga digambarkan gabungan (maaf) bra berwarna merah dan bra berwarna putih. Baik yang dengan serius menyampaikan pesan kemerdekaan, hingga yang iseng memelesetkannya, saya pikir memiliki tujuan yang sama. Untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Di lingkungan tempat saya tinggal, kemerdekaan RI diperingati dengan malam tirakatan. Warga yang biasanya asik dengan pekerjaan masing-masing berkumpul bersama. Berdoa, kemudian diakhiri makan bersama seluruh warga. Pemandangan yang tak biasa terlihat. Dari berbagai kejadian tadi, saya melihat HUT kemerdekaan RI seolah mampu ‘menyatukan’ kembali bangsa Indonesia. Masyarakat yang belakangan cenderung abai dengan masalah kebangsaan, mendadak ‘bersatu’ melalui pemasangan bendera, umbul-umbul, menyemarakkan dengan memasang pesan di akun sosial media masing-masing. Tanggal 17 Agustus memang bukan sekadar tanggal. Tanggal itu menjadi simbol kebebasan Indonesia dari penjajah. Meski, setelah itu saya sepakat jika Indonesia memasuki era imperialisme baru. Dijajah di bidang ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Sehingga, ketergantungan negara yang kaya akan sumberdaya alam ini pada negara lain sangat tinggi. Saya nggak ingin muluk-muluk membicarakan tentang imperialisme era modern karena memang bukan ahlinya. Diluar itu, secara tidak sadar kita juga masih belum merdeka dari hati nurani kita. Merdeka diterjemahkan beragam. Ada teman saya yang iseng menulis, “Tanah dan air masih beli. Berarti belum merdeka”. Ada juga yang menulis “Merdeka bebas hutang”, dan terjemahan merdeka lainnya. Bagi saya, mendekati ajang pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan wali kota (pilwali) 29 Agustus nanti, arti merdeka adalah ketika kita sudah bisa menuruti hati nurani kita dalam bertindak. Kecenderungan masyarakat yang mendasarkan pilihan pilkada berdasar materi yang diterima dari kandidat, adalah salah satu bentuk ketidak-merdeka-an. Praktik pragmatis seperti itu, tak ubahnya seperti menggadaikan kemerdekaan kita dalam menilai figur. Kemudian, menutupinya dengan imbalan yang didapat. Dampaknya, mandat yang diterima oleh si calon pun hanyalah mandat semu. Makanya, jangan heran jika ditengah-tengah masa pemerintahan lantas terjadi aksi penolakan besar-besaran. Pada beberapa kasus yang terjadi di daerah, saya melihatnya sebagai dampak yang nyata. Warga yang memang tak sepenuh hati memberikan dukungan pada calon, bisa mencabutnya setiap saat. Maka jangan heran, jika ada kepala daerah yang terpilih dengan prosentase diatas 50 persen tetapi praktiknya tak mempunyai basis massa yang jelas. Sebab, suara yang didapat adalah suara instan dengan membeli. Kemudian, menggantinya barang, uang, atau hal lainnya. Bukan berdasar figur, tawaran program yang tertera dalam visi misi selama lima tahun pemerintahan. Mumpung dalam masa kampanye pilwali dan pemilihan gubernur yang bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI, saya dan Anda semuanya masih memiliki kesempatan untuk merdeka bersama. Merdeka memilih calon dengan mencermati program dan figurnya. Merdeka memilih menang. Menang dari praktik gadai dukungan. Menang menuruti hati nurani. Semoga...

Mimpi Usai, Saatnya Kembali ke Kehidupan Nyata

Pesta demokrasi telah usai. Sekitar 1,2 juta masyarakat Kabupaten Kediri telah menentukan pilihannya. Masyarakat yang selama beberapa bulan ini terbuai mimpi akan mudah dan sejahteranya kehidupan mereka lima tahun ke depan, harus kembali terjaga. Kembali menghadapi kehidupan nyata.

          Selama tiga bulan terakhir, pak tani yang sejak beberapa tahun lalu selalu mengeluh kesulitan pupuk, seolah mendapat keajaiban. Begitu musim tanam tiba, pupuk lancar, bahkan ada yang rela memberikan secara cuma-cuma. Para ibu rumah tangga yang semula mengeluh mahalnya harga sembako, tiba-tiba mendapat satu paket cuma-cuma. Mereka pun tersenyum gembira. Rejeki nomplok itu tak hanya datang sekali, tapi beberapa kali dari orang yang berbeda pula.

          Hampir seluruh lapisan masyarakat merasakan ‘kesejahteraan’ selama beberapa bulan ini. Para pedagang di pasar yang semula dagangannya seret, tiba-tiba mendapat bantuan uang hingga ratusan ribu. Para peternak mendapat penyuluhan, dan tentunya sejumlah uang. Segelintir PNS juga mendapat janji berupa promosi jabatan.

          Mei ini memang menjadi pesta bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Semua lapisan masyarakat senang. Semua masyarakat menggantungkan mimpi. Mempercayai janji-janji yang saking banyaknya seolah membuat mereka jadi begitu terbuai.

          Saya lantas teringat ekspresi salah satu teman saya yang datang ke  rumah dengan wajah bersungut-sungut beberapa hari menjelang pemilihan bupati. “Piye? Omahmu diwenehi paket sembako opo ora? (Gimana? Rumahmu diberi paket sembako apa tidak?),” tanyanya dengan nafas terengah-engah.

          Saya yang memang jarang berada di rumah, hanya bisa tersenyum mendapat pertanyaan itu. Saya pun menimpali dengan jawaban enteng. “Kita kan kontraktor (masih ngontrak, Red), tapi kalau mereka nggak ngasih ke kita itu justru benar. Soalnya kalau dapat paket sembako, pasti saya laporkan ke panwas biar kita dapat berita baru,” jawab saya sambil tertawa keras setengah bercanda.

          Rupanya, teman saya begitu kecewa setelah mendengar istrinya tak kunjung di panggil untuk mengambil paket sembako yang konon dibagikan di lingkungannya. Dia risih karena sang istri beberapa kali mendapat cerita dari beberapa tetangga yang mendapat paket sembako.

          Keesokan harinya, saat pencoblosan dia tersenyum melihat jari saya yang terlihat ada bekas tinta. “Lho, kamu nyoblos? Kan nggak dapat apa-apa?” katanya. Saya kembali tertawa, apalagi melihat ekspresi wajah teman saya yang memang lucu itu. “Lho ini bukan masalah sembako. Ini masalah pemimpin,” jawab saya meledek yang langsung dibalasnya dengan pukulan.

          Ya, sebagian masyarakat kita memang masih mengartikan demokrasi sebagai sarana untuk mengeruk keuntungan masing-masing. Penyakit pragmatis yang menyerang akut di seluruh lapisan masyarakat itu pun dimanfaatkan dengan cukup baik oleh para calon yang membutuhkan dukungan.

          Masyarakat yang butuh bibit diberi bibit. Yang butuh sembako diberi sembako. Yang butuh pupuk murah diberi pupuk gratis. Yang butuh jabatan juga dijanjikan promosi untuk pos yang lebih tinggi dan strategis. Jurus yang cukup manjur dan terbukti cukup efektif. Tak heran, praktik seperti ini terjadi hampir di seluruh daerah. Mulai level pemilu di kabupaten, provinsi, hingga pemilihan presiden.

          Terlepas dari bagaimana proses demokrasi itu berjalan, masyarakat Kabupaten Kediri telah menentukan pilihannya. Haryanti hampir dipastikan akan menjabat bupati periode 2010-2015 mengisi jabatan yang ditinggalkan Sutrisno, suaminya.

          Mimpi telah usai, saatnya masyarakat Kabupaten Kediri menatap masa depan mereka. Saatnya masyarakat terbangun dan berusaha mewujudkan mimpi-mimpinya. Sang pemimpin pun juga harus bersiap-siap untuk mewujudkan janji-janjinya, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kediri yang telah memberinya kuasa.

          Anggota DPRD yang menjadi representasi wakil rakyat juga harus bisa menjalankan fungsinya. Mengawasi proses pemerintahan di Kabupaten Kediri. Mendahulukan kepentingan rakyat dibanding kepentingan golongan dan sejumlah elit. Mewujudkan demokrasi pada arti yang sebenarnya.

           

Mencari Abdi (Keluarga) Sejati

Selama beberapa hari terakhir, presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjadi bahan perbincangan. Tak hanya media cetak dan elektronik, tetapi masyarakat juga ramai membicarakan keluhan  tentang gaji orang nomor satu di Indonesia itu yang tak kunjung naik selama tujuh tahun.

          Jika dicermati secara mendalam, sebenarnya SBY tak bermaksud meminta kenaikan gaji dalam curhatnya tersebut. Meski demikian, sebagai kepala negara, tetap saja pernyataan SBY dipandang tak etis. Sebab, meski gajinya belum naik selama bertahun-tahun, tetapi jumlah gaji yang mencapai puluhan juta plus berbagai fasilitas sebagai presiden, tentu jauh berbeda dibanding mayoritas masyarakat Indonesia yang masih masuk kategori miskin.

          Sebagai pemimpin negara, curhat SBY tersebut memang tak selayaknya diungkapkan di depan publik. Posisi SBY sebagai kepala negara tentu berbeda dengan manajer atau direktur perusahaan yang kinerjanya dihargai berdasar rupiah yang didapat melalui gaji.

          Seperti halnya janji yang diungkapkan saat kampanye, yakni melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara, tidak sepatutnya SBY membicarakan masalah gaji. Pengabdian tidak bisa diukur dengan imbalan yang didapat. Apapun bentuknya, termasuk gaji.

          Tetapi, trend itu seolah sudah merambah ke seluruh wilayah. Tak hanya pejabat tinggi negara, tetapi juga pejabat di daerah. Para pejabat yang dalam masa kampanye mengobral janji mengabdikan diri untuk rakyat, praktiknya tak lepas dari sekadar motif ekonomi. Yakni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya.

          Tak sekadar menyoal masalah gaji, tetapi wujudnya bisa bermacam-macam, Mulai mencarikan posisi strategis kelompok atau pendukungnya, hingga menguasai sejumlah sumberdaya yang tujuan akhirnya untuk kesejahteraan sendiri. Slogan menyejahterakan rakyat yang diucapkan saat kampanye seolah sudah dilupakan.

          Di level yang lebih rendah, wabah itu juga sudah mendarah daging. Mereka berusaha mencari pendapatan setinggi-tingginya dengan jabatan yang diperoleh. Caranya pun bermacam-macam. Yang sedang ngetrend adalah melalui perjalanan dinas. Dengan sistem at cost  atau berdasar biaya yang dikeluarkan, para pejabat ini memang tak bisa lagi leluasa mendapatkan cashback  seperti sistem lungsum yang berlaku sebelumnya. Ketentuan ini tak hanya berlaku bagi para PNS, tetapi juga anggota DPRD.

          Tetapi, toh ibarat peribahasa masih banyak jalan menuju Roma, selalu ada saja peluang atau cara menyiasati aturan tersebut. Para pejabat yang sejak awal berniat mengabdi untuk rakyat itu tetap saja bisa menyiasati untuk bisa mendapat keuntungan yang lebih.

          Sesuai aturan, hal tersebut memang diperbolehkan alias tidak melanggar. Tetapi, seperti halnya pernyataan SBY, hal tersebut tentu tidak etis dilakukan ditengah beban ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat kebanyakan.

          Sebagai pejabat yang mendapat gaji dari APBD atau uang rakyat, tentunya akan lebih bijak jika mereka bisa melakukan penghematan. Kata pengabdian yang sejak awal mereka ucapkan bisa diwujudkan dengan menyisakan anggaran untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, kesehatan, pendidikan, dan sektor pertanian yang masih membutuhkan anggaran lebih besar.

          Tetapi, niat pengabdian memang hanya berlaku saat kampanye. Ketika sudah menjabat, niat itu dengan sendirinya akan berubah. Sebab, untuk mendapatkan jabatan itu mereka juga harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar.

          Hukum ekonomi pun kembali berbicara. Mereka berusaha mendapatkan keuntungan melebihi modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kepentingan rakyat yang seharusnya diperjuangkan, tak lebih dari komoditas transaksional di awal. Otomatis, semuanya berakhir ketika sang kandidat sudah mendapatkan jabatannya.

 Jika demikian, pantaskah mereka disebut abdi negara atau abdi rakyat jika praktiknya mereka tak mengabdi untuk masyarakat? Lalu, salahkah jika masyarakat yang terlanjur putus asa bersikap pragmatis dan berusaha mencari keuntungan dari sedikit peluang yang mereka miliki setiap lima tahun sekali?

Masyarakat mungkin memang sudah jengah dengan praktik yang terjadi selama ini. Maka, tak heran jika mereka juga ikut-ikutan mengoptimalkan satu-satunya peluang yang dimiliki. Ibarat hukum ekonomi, jumlah permintaan yang melebihi penawaran akan membuat harga melambung. Itu pula yang mereka lakukan, penawar tertinggi akan mendapatkan suara dan otomatis akan menang. Lingkaran setan yang menyesatkan dan menyengsarakan ini belum juga disadari oleh masyarakat.

PNS, Ring Basuki Rahmat, dan Ring Toko Emas

Jika anda pergi ke sejumlah toko emas di Kota Kediri dan berkata mencari ‘ring’, maka karyawannya akan reflek langsung mencarikan beberapa model cincin yang lazimnya digunakan untuk tunangan atau lamaran. Kata yang berasal dari bahasa Inggris ini memang berarti cincin. Tetapi, sejumlah toko emas mengartikannya sebagai cincin yang nyaris tanpa aksesori tambahan hingga hanya berupa bulatan melingkar.

Kalaupun ada motif, hanya berupa goresan pada lingkaran cincin. Sehingga, bentuknya tetap berupa cincin polos. Jenis ini memang banyak digunakan untuk acara tunangan atau lamaran. Tapi, saya mendapat arti baru dari kata ‘Ring’ beberapa minggu lalu. ‘Ring’ yang lazimnya berarti cincin, menjadi arti lain bagi sejumlah kalangan di Kota Kediri.

Kata ‘Ring’ menjadi begitu sensitif karena sama sekali bukan berarti cincin. ‘Ring’ bagi sejumlah kalangan merepresentasikan kelompok. Belakangan ini, kata ‘Ring’ juga merepresentasikan sebuah gerakan untuk menghimpun dukungan.

Kosa kata baru itu sebenarnya saya dapat saat sedang iseng makan di sebuah warung dekat pemkot Kediri. Saat itu, dua pria berseragam PNS dengan santainya mengatakan tentang munculnya ring-ring baru di pemkot Kediri. Saat itu, saya memang tak terlalu mendengarkan karena fokus mengisi perut yang sedang lapar.

Saya pun tak begitu menghiraukan keluhan dua PNS itu yang menyebut keberadaan ring-ring itu membuat kinerja PNS menjadi tak berarti. Seberapa pun baiknya kinerja seorang PNS, tak akan berkorelasi dengan karirnya di birokrasi jika tak masuk ke dalam ring yang dimaksud.

Meski sepintas perbincangan mereka menarik, saya belum tertarik untuk ikut nimbrung karena perut saya sedang meminta perhatian khusus. Tetapi, saya baru mengingat kembali perbincangan dua PNS itu saat beberapa hari lalu bertemu salah seorang teman yang juga PNS pemkot.

Seperti halnya dua PNS di warung itu, teman saya mengeluhkan keberadaan ring- ring di pemkot Kediri yang membuatnya ‘malas’ untuk bekerja. Kurang lebih, teman saya berkata begini, “Sekarang ini, kalau mau dapat posisi yang enak, naik pangkat, harus masuk ring Basuki Rahmat. Kalau di luar itu, percuma,” keluhnya.

Meski mengerti maksudnya, saya yang memang baru beberapa bulan kembali mendapat tugas liputan di Kota Kediri pura-pura bertanya tentang definisi  ‘ring Basuki Rahmat’ yang dia maksud. Bukannya menjawab artinya, teman saya yang juga salah seorang kepala seksi (Kasi) di salah satu satuan kerja di Kota Kediri itu kembali nyerocos tentang korelasi kinerja PNS dengan jabatan yang didapat. “Lihat dia, hari ini memang masih belum dapat apa-apa. Tapi, lihat saja bulan depan pasti sudah dapat posisi yang lebih bagus karena masuk ring Basuki Rahmat,” lanjutnya dengan bersungut.

Masih menurut teman saya itu, sekarang ini banyak teman-temannya yang sibuk membuat program yang ujung-ujungnya bisa menyenangkan ring Basuki Rahmat. Harapannya, dengan cara demikian mereka bisa masuk ‘ring’ yang untuk sementara waktu ini menjanjikan kesenangan dan kesejahteraan itu.

Untuk membungkusnya, mereka pun membuat berbagai program yang mengatasnamakan rakyat. Program yang melibatkan masyarakat banyak. Tetapi, ujung-ujungnya, program itu mempunyai tujuan terselubung untuk kepentingan mereka sendiri. “Contohnya apa?” Tanya saya penasaran.

Lagi-lagi, bukannya menjawab pertanyaan saya, dia malah melanjutkan omelannya. Untuk melampiaskan kekesalannya, dia dan beberapa PNS yang tak masuk ‘ring’, memilih untuk bekerja semaunya. Toh, sebagus apapun kinerjanya, sewaktu-waktu dia bisa digeser ke posisi yang sama sekali jauh dari bidangnya.

PNS, sesuai tugasnya, seharusnya menjadi abdi negara. Artinya, mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat yang memang menjadi tugas negara. Praktiknya, sekarang telah terjadi pergeseran arti dan tujuan, terutama pada segelintir PNS yang ingin mencapai tujuannya dengan cara yang instan.

PNS yang seharusnya mengabdikan diri pada kepentingan rakyat justru terbagi dalam beberapa ring, atau kotak-kotak sesuai kepentingannya. Jangankan tugas untuk mengabdikan diri pada rakyatnya. Sebagian justru sibuk menghalalkan segala cara untuk menyenangkan atasannya.

Kontrol dari legislatif seolah tak bergigi. Berbagai rekomendasi yang keluar dari hearing yang dilakukan, hanya berbentuk tumpukan saran yang tak ada kelanjutannya. Jika sudah demikian, lagi-lagi rakyat yang dirugikan. Sebab, masing-masing sudah fokus untuk mendahulukan kepentingan masing-masing. Menjadi abdi keluarga sendiri, abdi partai, abdi kepentingan sendiri, dan abdi-abdi lainnya.

Makanya, ketika teman saya tadi tiba-tiba putus asa. Mupus. Saya pun tak bisa menyalahkannya. Sebab, birokrasi sekarang, memang telah erat bercampur dengan politik sebagai konsekuensi pucuk pimpinan yang ditentukan oleh jalur politik. Meski demikian, jika didasari dengan niat tulus untuk memajukan Kota Kediri, seharusnya tak boleh ada keputusasaan seperti yang dialami teman saya tadi.

Setelah berbicara panjang lebar, saya lantas kembali mempertegas identitas ring Basuki Rahmat yang sejak awal dihujatnya. “Ring Basuki Rahmat kuwi sapa?”. Wajahnya yang semula sumringah, kembali cemberut. “Golek’ono dewe, dadi wartawan mosok goblok terus. Ra pinter-pinter!” sahutnya sambil meninggalkan saya.

Apakah Anda Bukan Koruptor?

Hari antikorupsi yang diperingati serentak Jumat (09/12) lalu menjadi perenungan tersendiri bagi saya. Bukan karena hari itu media cetak, online, dan televisi menyiarkan  berbagai aksi demonstrasi hampir di seluruh Indonesia. Termasuk, salah satunya di Kediri. Tetapi, saya merasa tersentuh justru setelah saya menerima pesan yang dikirim salah seorang teman pada Jumat pagi lalu.

Kurang lebih, bunyi pesan yang dikirim sekitar pukul 07.00 itu demikian, "  Kalau hari buruh, diperingati kaum

  buruh. Hari Ibu, diperingati kaum Hawa. Hari pahlawan, diperingati oleh

  bangsa yg masih mau mengenang

  pahlawannya. Hari kemerdekaan, hari kartini, hari aids,hari apa saja pasti diperingati. Pertanyaannya, siapa yg seharusnya memperingati hari anti Korupsi ? Gimana cara memperingatinya ? Siapa yang di kenang, siapa yang mengenang, apa yang dikenang? Saya  masih Korupsi , apakah saya wajib memperingati hari anti korupsi ? APAKAH ANDA BUKAN PELAKU TIPIKOR ?".

Sepintas, pesan itu memang terdengar konyol. Sama seperti pesan humor yang setiap hari saya terima. Apalagi, pesan yang dikirim oleh teman saya itu bisa jadi juga merupakan forward pesan dari temannya yang lain. Tetapi, tak ayal kalimat terakhir di pesan teman saya yang juga anggota korps baju cokelat itu langsung membuat saya merenung. Apakah anda bukan pelaku tipikor (tindak pidana korupsi)?

Jika klasifikasi korupsi yang dimaksud adalah mengorupsi anggaran negara, uang rakyat, saya dengan lantang bisa berkata tidak! Sebab, saya memang bukan pengguna anggaran. Sejauh ini tak mempunyai kesempatan bermain-main dengan anggaran negara. Uang yang dikumpulkan dari pembayaran pajak rakyat, juga dari penggalian potensi kekayaan daerah atau negara.

Dilihat definisinya, korupsi yang berasal dari bahasa latin corruptio berarti busuk, rusak, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan.

Apakah lingkup korupsi sesempit itu. Menurut saya tidak, perbuatan orang, bukan pejabat publik sekalipun, bisa tergolong korupsi.

Misalnya saya. Dulu waktu masih sekolah sering me-mark-up harga buku agar mendapat uang saku lebih. Sekarangpun, saya tidak yakin untuk menyebut diri saya bukan koruptor. Minimal saya masih sering mengorupsi waktu dengan terus menerus mengulur waktu dalam beraktifitas.

Belum selesai merenung, teman saya kembali mengirim pesan. "Saya koruptor, makanya saya memilih tidak memperingati hari antikorupsi. Saya di rumah saja, menonton televisi. Saya ingin melihat, siapa inspektur upacaranya, pesertanya, apa mereka juga bukan koruptor?".

Kali ini saya tidak bisa menahan tawa. Setidaknya, teman saya itu telah berbuat jujur. Mengakui jika dirinya koruptor. Entah apa yang dikorupsinya. Seolah termotivasi dengan pesan yang baru saja dikirim teman saya tadi, saya yang semula ingin bermalas-malasan langsung berangkat mandi dan melakukan peliputan di sejumlah instansi.

Saat melintas di beberapa jalan protokol, saya melihat banyak spanduk tentang pencegahan korupsi dan ajakan untuk mencegah tindakan korupsi. Seperti pesan yang dikirim teman saya tadi. Apa pemasangnya tidak pernah korupsi? Apa orang yang memerintahkan memasang spanduk itu tidak korupsi? Apakah mereka sudah benar-benar tegas memberantas korupsi?.

Pertanyaan itu hanya bisa saya jawab dengan senyum. Kali ini, saya memberi jempol pada teman saya tadi yang berani mengakui jika dirinya koruptor (meski hanya pada saya). Saya akan lebih takjub lagi jika teman saya yang juga aparat itu mau dengan tegas memberantas segala tindak pidana. Termasuk korupsi.

Bukankah kondisi negara kita, Kota Kediri tercinta ini akan lebih baik lagi jika aparat dan pejabatnya mau interospeksi diri dan melakukan tugasnya dengan sepenuh hati. Bukan hanya sekadar memasang spanduk karena kewajiban. Perintah atasan. Tetapi, isi dari spanduk yang dipasang tak pernah dilakukan. Bahkan ditentang. Apakah saya koruptor? Saya jawab iya.

Teror Vs Korupsi, Mana yang Lebih Mengerikan?

Jika banyak masyarakat yang merasa senang dengan penembakan dua teroris yang selama beberapa bulan  terakhir menghantui Solo, saya termasuk salah satu di antaranya. Penembakan pos polisi yang terjadi beruntun tersebut secara otomatis membuat saya sebagai masyarakat awam semakin waspada dalam menjaga keamanan diri sendiri.

Bagaimana tidak, teroris tak menjadikan kelompok tertentu sebagai sasaran target. Tetapi, mereka dengan berani menyerang aparat negara yang nyata-nyata sedang bertugas. Sialnya, beberapa operasi yang direncanakan bisa berjalan sukses.

Makanya, jika dua tersangka teroris yang ditembak detasemen khusus (Densus) 88 antiteror di Solo Jumat (31/8) malam lalu memang benar-benar pelaku teror Solo, saya termasuk orang yang lega.

 Setidaknya, polisi bisa mengungkap kasus teror yang belakangan menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat terkait motifnya. Selama ini masyarakat memang sering disuguhi tontotan tentang kesuksesan Densus 88 dalam menangkap para terduga teroris.

 Sayangnya, seolah adu cepat dengan gerakan unit khusus ini, sel-sel teroris juga berkembang sedemikian cepat. Hingga, tetap saja ada pelaku teror  yang siap menebar ancaman baru.

Teroris seperti artinya, memang berhasil menebar teror pada masyarakat. Meski aksi mereka menimbulkan keresahan, tetapi ada banyak teror lain yang lebih berbahaya.

 Bagi saya, teror yang paling berbahaya tapi  tak begitu disadari dampaknya adalah korupsi. Seperti halnya teroris, sel teror satu ini telah menyebar luas.

 Jika definisi korupsi hanya dibatasi pada dampak yang menimbulkan kerugian negara, mungkin saya dan kebanyakan anda tak termasuk dalam kategori koruptor. Sebab, tak masuk dalam kelompok orang yang mengelola anggaran negara.

Tetapi, apakah orang yang menikmati uang dari hasil korupsi tidak bisa disebut ikut korupsi atau koruptor? Apalagi, secara nyata mereka tahu jika uang tersebut adalah hasil korupsi? Makanya, pernyataan wakil menteri hukum dan hak azazi manusia (Wamenkumham) Deny Indrayana yang menuai kontroversi terkait pernyataannya jika pengacara koruptor adalah koruptor itu sendiri cukup menggelitik.

Itu mungkin hanya sebagian contoh saja. Bagaimana jika saya atau anda menerima pemberian yang juga hasil korupsi. Bagaimana jika saya atau anda melakukan tindakan yang secara sadar telah merugikan banyak orang?  Apakah saya atau anda juga layak disebut koruptor?

Secara langsung mungkin tidak, tapi secara tidak langsung kita telah ikut menikmati hasil korupsi. Secara otomatis, saya dan anda sekalian telah menumbuh kembangkan budaya korupsi yang memang telah mengakar.

Secara tidak sadar, saya, anda, kita semua, telah terbelenggu pada satu jenis teror ini. Larut di dalamnya, memanfaatkannya.

Memberantas korupsi tidak hanya menjadi pekerjaan rumah (PR) para penegak hukum saja. Mengharapkan korupsi hilang dari negara kita dengan sistem hukum yang sudah terbentuk, bukanlah solusi.

Seperti halnya para teroris yang terus mengembangkan sel-selnya, para koruptor juga selalu mencari celah untuk bisa lepas dari jerat hukum. Baik dengan menyewa pengacara handal, menyuap hakim, atau cara-cara lainnya.

Kita juga tak bisa bergantung pada produk hukum yang ada untuk memberantas korupsi. Sebab, pembuat produk hukum itu sendiri juga punya kepentingan untuk bisa lepas dari jerat korupsi.

Lalu, kepada siapa kita bergantung dalam pemberantasan teror korupsi? Seperti diskusi awak redaksi Radar Kediri Kamis (30/8) lalu, ada salah seorang teman yang saking putus asanya dengan korupsi yang merajalela menyebut pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan dengan mengubah cara pandang kita terhadap korupsi. Jika selama ini korupsi dipersepsikan sebagai hal yang negatif, mindset kita diminta mengubah persepsi korupsi sebagai hal yang positif karena memang semua sudah melakukannya. Apakah memang hanya itu caranya?

UU Keterbukaan Informasi Publik yang Belum Bertaji

UU Keterbukaan Informasi Publik yang Belum Bertaji//

Begitu undang-undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14/2008 disahkan empat tahun lalu, saya termasuk orang yang menyambutnya dengan suka cita. UU itu ibarat lentera yg menjadi penerang jalan ketika saya membutuhkan informasi dari berbagai institusi publik.

Undang-undang yang mengusung semangat transparansi, keterbukaan, itu memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk pers untuk mendapat informasi dari institusi publik. Termasuk instansi pemerintahan. Menurut UU itu, instansi publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk pers. Bagi instansi yang menutupi informasi publik, bisa diadukan ke komisi informasi publik (KIP), atau bahkan diproses secara hukum.

Sayangnya, saat ini, masih saja ada institusi yang menutup erat akses informasi dengan berbagai alasan. Di antaranya, dengan berlindung pada alasan kerahasiaan instansi. Gilanya lagi, ada yang beralasan mereka tak bisa memberikan informasi karena taat sumpah, tak akan membocorkan informasi yang bersifat rahasia. Khawatir akan membuka aib instansi tempat mereka bekerja. Ada lagi yang mengaku tak bisa memberikan informasi karena takut dengan atasannya.

Meminjam istilah teman, alasan segelintir pejabat itu sangat menggelikan. Rupanya, mereka lupa jika keberadaan mereka untuk mengabdi pada rakyat. Digaji menggunakan uang rakyat. Jika demikian halnya, bukankah mereka harus mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka pada rakyat?

Sebagai pertanggungjawaban, bukankah sudah selayaknya tak ada hal yang perlu dirahasiakan dari rakyat?

Sayangnya, banyak pejabat yang lupa peran dan tanggung jawab mereka. Setelah duduk sejumlah kursi empuk, mereka lupa siapa yang menggaji mereka. Maka tak heran jika mereka membuat aturan sendiri, menetapkan kebijakan sendiri. Salah satunya, membatasi akses informasi di instansinya.

Kondisi ini tentu saja terlihat aneh ditengah era keterbukaan yang semangatnya terus didengung-dengungkan oleh semua pihak. Meski, jika dilihat secara seksama, pemerintah belun sepenuh hati menerapkannya.

Misalnya, dokumen anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sebagai salah satu peraturan daerah (perda), dokumen yang berisi rincian pendapatan dan belanja daerah selama setahun itu seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat. Selain agar masyarakat mengetahui peruntukkan anggaran mereka, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tetapi, ternyata itu bukanlah hal yang mudah bagi saya. Bagaimana dengan masyarakat kebanyakan? Saya yakin, jika disurvei, hanya segelintir warga saja yang tahu atau pernah membaca APBD. Padahal, seharusnya pemerintah berkewajiban menyosialisasikannya pada masyarakat.

Kurang transparansinya pemerintah juga terlihat dari belum ditindaklanjutinya UU Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut, daerah diwajibkan membentuk Komisi Informasi Publik (KIP). Kenyataannya, empat tahun setelah UU tersebut diundangkan, KIP baru ada di tingkat provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota masih belum dibentuk.

Hal ini otomatis menyulitkan masyarakat yang ingin mengadukan perilaku pejabat publik yang tak memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut. Di banding beberapa daerah lain, Kota Kediri relatif lebih terbuka terkait penyampaian informasi pada masyarakat. Yang mengherankan,  masih ada saja beberapa instansi yang membuat kebijakan sendiri terkait penyampaian informasi pada masyarakat. Entah, apa alasan yang ada dibalik kebijakan tersebut.

Saya lantas teringat perkataan wali kota Surabaya Tri Risma Harini dalam salah satu acara talk show di stasiun televisi swasta Rabu (18/4) lalu. Dalam acara tersebut, Risma membeberkan konsepnya dalam mengatur pemerintahan di Kota Surabaya.

Kala itu, Risma menegaskan meski dirinya wali kota, tetapi dia menyamakan dirinya sebagai pembantu rakyat. Makanya, dia tak segan turun ke jalan untuk menangani langsung kesulitan rakyat. Perbuatannya, sekaligus memberi contoh kepada bawahannya untuk tak segan-segan turun ke lapangan. Bukannya berada di balik meja setelah mendapat status pejabat.

Jika Risma saja yang berstatus wali kota mempunyai semangat yang luar biasa untuk tetap bersahaja, dekat dengan rakyat, dan terbuka, rasanya malu jika ada pejabat yang statusnya masih dibawahnya justru bertindak seolah-olah menjadi raja. Lupa pada rakyatnya, lupa pada pertanggungjawaban pada orang yang menggajinya.

Uang Adalah Pelacur yang Tak Pernah Tidur

Judul diatas tentu tidak bermaksud menyamakan uang dengan para pelacur. Meski saya seringkali mendengar pengakuan dari para tersangka pelaku kriminal yang langsung membelanjakan uang yang didapat di tempat pelacuran, judul itu juga tidak bermaksud menyamakan pelacur dengan uang yang semata-mata hanya benda.

Judul diatas adalah salah satu petikan ucapan Michael Douglas yang memerankan Gordon Gekko dalam film Wall Street: Money Never Sleeps. Film yang baru saya tonton beberapa hari lalu itu memberi kesan yang sangat dalam. Kisah seorang Gordon Gekko, seorang pialang saham senior di Wall Street yang harus dipenjara puluhan tahun karena praktik kotor yang dilakukannya di bursa.

Film ini tak hanya menggambarkan seputar perdagangan saham di Wall Street Amerika. Saya justru menangkap pesan yang lebih dalam tentang ambisi seseorang untuk menjadi nomor satu. Yang terbaik. Apalagi ukurannya jika bukan uang.

Gekko yang baru keluar dari penjara seolah kehilangan segalanya. Pialang saham nomor wahid di Wall Street tiba-tiba saja menjadi orang yang remeh. Tak dianggap. Bahkan, oleh kawan-kawannya sesama pialang di Wall Street.

Kondisi yang menyakitkan bagi orang yang pernah mendapat pujian karena kesuksesan dan kepintarannya. Maka, diapun melakukan berbagai cara untuk kembali meraih posisinya menjadi yang terbaik. Termasuk, menipu uang milik putrinya yang disimpan di luar negeri untuk bisa kembali ke Wall Street.

Gekko pun berhasil. Dia kembali menjadi pialang yang diperhitungkan di Wall Street. Tentunya, Gekko juga kembali mendapat uang yang berlimpah. Seperti sebelumnya, Gekko kembali melakukan praktik pencucian uang melalui bursa untuk mengembalikan uang yang diambil dari putrinya.

Tak salah jika Gekko bisa melakukan apapun demi uang. Apalagi, jika dia menyamakan uang dengan pelacur yang tak pernah tidur. Bayangkan jika anda seharian bersama dengan pelacur yang tak sedikitpun memejamkan matanya. Tentu anda hanya akan merasakan hal-hal yang indah.

Praktiknya, meski uang dan pelacur adalah dua hal yang jauh berbeda. Keduanya memang mempunyai sedikit persamaan. Salah satunya, sama-sama menawarkan kenikmatan. Dengan uang anda bisa membeli apapun yang diinginkan. Bisa mewujudkan hal-hal yang semula hanya dalam bayangan.

Maka, jangan heran jika banyak orang melakukan praktik apapun untuk mendapatkan uang. Kita pun harus mahfum jika ada banyak pejabat yang belakangan menghiasai layar televisi karena tersangkut kasus korupsi. Menghabiskan uang negara untuk kepentingan pribadi.

Apakah praktik tersebut hanya terjadi di pemerintahan pusat yang memang nilai anggarannya mencapai triliunan rupiah? Praktik tersebut merata hingga ke daerah. Sejumlah pejabat di Kabupaten/ Kota ramai-ramai dieksekusi  Dijebloskan ke penjara karena putusan perkara korupsi mereka sudah final.

Mereka dijebloskan ke penjara bisa jadi karena memang selama persidangan majelis hakim menemukan bukti-bukti yang cukup terkait keterlibatan mereka dalam kasus korupsi. Tapi, pertanyaannya apakah mereka hanya melakukan korupsi sendiri? Berapa uang negara yang mereka pakai?

Dalam beberapa kesempatan, saya sempat berbincang dengan beberapa pejabat yang tersangkut kasus dugaan korupsi. Jawaban mereka hampir sama. Rata-rata mereka mengaku tak menghabiskan uang negara. Apalagi, yang nilainya sama dengan jumlah kerugian negara yang dituduhkan. "Aku iki mek ra sepiro. Tapi, ya wis tak lakonane ae (tak seberapa uang yang saya pakai. Tapi ya sudah, saya jalani saja)," kata salah seorang pejabat yang kini berada di penjara.

Lalu, siapa yang memakai uang negara dalam jumlah yang lebih besar? Seolah seragam, beberapa pejabat yang saya temui kompak menjawab dengan gelengan kepala. Meski demikian, dari mimik wajah mereka menyiratkan identitas sang pemakai dana besar itu.

Memang, tanpa bukti yang kuat aparat hukum yang sebenarnya juga mengetahui keterlibatan mereka otomatis tak bisa menjeratnya dengan pidana. Apalagi, menjebloskan mereka ke penjara. Praktik tersebut menurut saya tak lepas dari doktrin bawahan yang terlalu penurut dengan atasannya. Apapun dilakukan untuk memenuhi keinginan atasannya. Meski, hal yang melanggar hukum sekalipun.

Sistem birokrasi yang pimpinannya ditentukan secara politis memang membentuk sistem yang seperti itu. Staf yang dinilai tak loyal (tak mau menuruti kemampuan atasan) akan tersisihkan. Idealisme tak laku dalam sistem seperti ini. Maka, yang muncul adalah staf yang harus selalu menuruti kemauan atasannya. Sebab, jika mereka menolak taruhannya adalah jabatan. Tersisihkan melalui mekanisme yang disebut mutasi. Terbungkus dalam kedok penyegaran atau turn of duty.

Bagi saya, semuanya tak terlepas dari uang. Orang cenderung melakukan berbagai cara karena terpikat dengan kenikmatan yang dijanjikan uang. Memang, uang tak selalu dibelanjakan ke pelacuran. Tetapi, menurut Gordon Gekko, kenikmatannya hampir sama.

Black Campaign, antara Peluang dan Jebakan

Perbincangan di salah satu kantin di Kota Kediri  sekitar pukul 10.00 kemarin tiba-tiba menghangat. Itu terjadi saat seorang teman tiba-tiba menunjukkan foto stiker di ponsel yang berisi tulisan "...adalah penghancur Persik".

Komposisi warna stiker itu memang cukup mencolok. Didominasi warna hijau dan merah. Ditambah tulisan yang bernada provokasi, mata yang memandang setidaknya akan berminat untuk melanjutkan membaca. Bagi yang sangat tertarik, akan mengabadikannya. Setidaknya seperti yang dilakukan teman saya itu. 

"Suasanane wis panas. Mulai akeh black campaign (suasananya sudah panas. Mulai banyak yang kampanye hitam)," kata teman itu tersenyum sambil menunjukkan gambar yang baru dijepretnya dengan kamera ponsel.

Berbagai tanggapan langsung muncul setelah foto itu diperlihatkan. Satu teman lainnya langsung menimpali. Dia mengaku sudah melihat stiker itu sejak Jumat (02/11) lalu. Satu teman lainnya justru mengaku melihat pria sedang membagi-bagikan stiker itu.

Saya yang kemarin siang tengah konsentrasi menyantap menu lodeh plus telor dadar sebagai sarapan pagi tak betah untuk tak menimpali. Kantin itu pun langsung berubah jadi forum diskusi tak resmi.

Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kota Kediri baru akan berlangsung 29 Agustus 2013 nanti. Kegiatannya berbarengan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim. Tetapi, gaduhnya sudah terasa sejak awal 2012.

Peredaran stiker yang dicap sebagai black campaign itu semakin menambah panas cuaca Kota Kediri yang memang belum diguyur hujan deras hingga kemarin.

Black campaign bukan hal baru. Hampir di setiap ajang pemilihan umum (pemilu), selalu ada saja tim yang memilih cara ini untuk mempengaruhi persepsi masyarakat dalam memilih kandidat. Setidaknya, pada pilwali 2008 lalu juga ada salah satu kandidat yang terserang black campaign.

Entah, black campaign yang mengusung isu korupsi itu efektif atau tidak, tetapi kandidat yang terserang black campaign itu akhirnya tak bisa memenangi pilkada. Sebaliknya, dalam pilkada DKI Jakarta Oktober lalu, pasangan Jokowi-Ahok yang diserang black campaign secara bertubi-tubi nyatanya bisa mengungguli Fauzi Bowo sebagai incumbent.

Ibarat dua sisi mata uang, kampanye hitam memang memberikan peluang untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Apalagi, jika isu yang diangkat menyangkut hajat hidup orang banyak plus dilengkapi dengan data-data yang akurat untuk menyerang lawan.

Tetapi, seringkali black campaign malah berubah menjadi kekuatan bagi pihak lawan karena isu-isu yang dilontarkan kurang mengena. Dampaknya, masyarakat justru menaruh simpati karena menganggap kandidat itu menjadi korban fitnah dan perlakuan yang tidak adil.

Bagaimana dengan isu Persik yang disebut dalam stiker yang marak beredar mulai kemarin? Sebagai kandang Macan Putih, saya yakin tak sedikit warga Kota Kediri yang mencintai klub kebanggaan Kediri ini. Prestasinya yang beberapa tahun lalu sempat moncer hingga terus tenggelam karena alasan minimnya anggaran pasti menjadi perhatian khusus bagi mereka.

Seberapa banyak? Saya tidak bisa menghitung secara pasti. Tetapi, Persik pernah dijadikan ikon dalam pilwali 2008 lalu. Hasilnya, kandidat tersebut juga belum bisa unggul meski hanya kalah tipis.

Bagaimana dengan pilwali 2013 nanti? Sebagai orang yang tak memahami teori politik plus strategi pemenangan, saya memang tak bisa memprediksi. Tetapi, sebagai orang yang selama beberapa tahun terakhir memotret kehidupan masyarakat Kediri dalam berbagai reportase, timbul rasa keprihatinan yang mendalam.

Hiruk pikuk situasi yang terjadi sekarang seolah menunjukkan pilwali yang baru akan digelar Agustus 2013 nanti itu, akan digelar besok. Semua perbincangan di tingkat warung kopi, RT, sampai ke forum resmi pun berujung ke pilwali.

Setiap moment digunakan semua pihak untuk meraup keuntungan masing-masing. Kemasannya juga beragam. Alasannya, aji mumpung menjelang pilwali.

Penggalangan dukungan juga terjadi di mana-mana.

Tak hanya di kalangan masyarakat. Tetapi juga di kalangan birokrasi. Ada seorang teman yang sampai bingung menempatkan diri. Pergi ke kanan kasihan dengan teman. Pindah ke kiri takut tak mendapatkan posisi.

Belum lagi mereka harus berdebar-debar dengan acara rutin mutasi. Pemberitahuan melalui pesan pendek yang terkadang bisa menjungkir balikkan karir mereka.

Dengan berbagai fenomena itu, saya melihat black campaign yang sekarang sudah mulai muncul itu dilakukan karena semakin tingginya tembok yang dibangun sebagai sekat. Bisa jadi, cara itu ditempuh karena cara lain dianggap tak ada cara lain lagi yang paling efektif.

Satu hal yang seharusnya dipahami oleh para kandidat yang hendak maju dalam pilwali. Jangan pernah beranggapan masyarakat itu terlalu bodoh dengan memilih kandidat tertentu hanya karena diberi beras, uang, dan kemudahan lainnya.

Meski perilaku pragmatis tak terelakkan lagi, tetapi masyarakat masih mempunyai nurani. Cara-cara yang santun tentu akan lebih mengundang simpati bagi masyarakat yang masih mempunyai hati.

Aku Bajingan, Kamu Maling, Mereka Rampok

Bagaimana warna putih itu? atau seberapa pekatkah hitam?
Jika putih kamu padankan dengan kain kafan atau putih sama halnya awan, jawabanmu masih salah.
Demikian juga jika hitam kamu padankan dengan tanah, mendung, atau benda pekat lainnya.
Hitam dan Putih sekarang sama saja. Bukan karena rabun atau kelainan mata lainnya.
Tetapi, dua warna itu memang sekarang tak memiliki perbedaan yang mencolok.
Keduanya membaur, melebur. Menjadi satu paduan. Maka jangan heran jika hitam terlihat putih atau putih yang tiba-tiba jadi hitam.
Dalam kegelapan, semuanya akan menjadi hitam. Dalam terang benderang dan sorot lampu tajam, hitampun bisa mendadak terang.
Aku... melihatnya dalam kebimbangan. Mataku yang rabun semakin tak bisa membedakannya.
Semuanya terlihat sama. Si hitam dan putih sudah sedemikian eratnya, hingga mataku tak bisa lagi membedakan meski sudah kusambung dengan kaca mata.
Suatu kali, aku merasa berjalan dalam pekat. Ternyata, disana justru bermandi cahaya.
Kali lain, aku terpana dengan putih yang menyilaukan. Ternyata, hanya keruh yang menyesakkan...
Dua kenyataan itu membuatku tak percaya lagi dengan penglihatan. Mataku sama butanya dengan batinku......
Aku, kamu, dan mereka sepertinya sama.......
Aku bajingan, kamu maling, dan mereka rampok.......

B O D O H

Bodoh..........Aku
Tolol............Aku
Dungu.........Aku

Bukan aku tak bisa, bukan pula karena aku tak mampu...
Bukan karena kemalasanku, bukan pula karena kelalaianku...
Bukan karena, ah...entah bagaimana harus mengumpamakannya...

Buta.............Mataku
Tuli..............Telingaku
Bisu..............Mulutku

Aku tetap bisa melihat sekeliling...tapi semuanya terasa gelap...
Aku tetap bisa mendengar suara hingga bising...tapi tetap saja terasa senyap...
Aku sudah berteriak, bahkan hingga suara serak...tapi tetap tak ada yang mendengarkan...

Kemana matamu?
Dimana telingamu?
Kenapa tetap saja tak menghiraukanku?

Mungkin suara musik itu memang terlalu kencang...hingga kau terhanyut dalam tarian...
Mungkin juga tidurmu terlalu lelap...hingga suara yang tak merdu ini tak lagi mengganggu...
Atau mungkin...ah jangan-jangan kamu telah mati...

Mati Hati................Tak bisa lagi menghalau ambisi
Mati Malu...............Tetap saja berbuat sesukamu
Mati Rasa................Tak memedulikan akibatnya

Tak sudi aku di belakangmu...
Tak sudi aku mengikutimu...
Tak sudi aku, meski sekadar mengakuimu...

Aku memang buta, maaf jika tak sengaja menendangmu...
Aku memang tuli, maaf jika aku tak pernah mendengarkan perkataanmu...
Aku memang bisu, maka biar kusimpan muak ini padamu...

Idealisme

Idealisme itu kentut...jika sudah terasa idealnya segera dikeluarkan
Idealisme itu tai...jika sudah kebelet jangan coba untuk ditahan
Idealisme itu..............
Banyak orang mengklaim dirinya idealis. Banyak juga yang mengklaim dirinya konsisten.
Tapi idealis pada apa? idealis pada tataran yang seperti apa?
Idealis pada dirinya sendiri? idealis untuk kepentingannya sendiri?
Konsisten pada kemauanya sendiri? konsisten pada kekayaannya sendiri?
Idealisme itu hanya ada pada tiang listrik...karena hanya dia yang sampai sekarang tetap tegak.
Idealisme itu hanya ada pada benda-benda mati...yang tak bisa goyah dengan mimpi.
Idealisme itu...ah sekarang tinggal angan-angan saja....

Saat Terakhir

Lagu yang sebenarnya sangat tak kusuka
Tapi langsung menjadi begitu indah karena lagu ini mengantarkan aku padamu....
Mengantarkan aku pada setiap kenangan bersamamu
Karena memang...tak ada lagi kenangan-kenangan baru setelahnya...
Saat ini, sekarang ini...serasa kau menari-nari didepanku...
Senyummu, marahmu, hingga tangismu, tergambar jelas dimataku

Juga kerelaanmu menuruti setiap perintahku...
Kerelaanmu berbagi setiap cuil makanan yang nyaris masuk bibirmu
Kerelaanmu mendengarkan setiap marah dan makianku
Seperti malam itu, kau rela duduk menunggu di dipan reot itu sambil membawa buku tulis lusuhmu...
Aku masih ingat benar ekspresi wajahmu...setengah cemberut kau terus menggerakkan kaki dan tanganmu karena kelelahan...
Tapi, tetap saja kau tak beranjak...kau terus menungguku di tempat itu....

Kau memang penurut. Entah kau memang suka atau terpaksa...
Maka, kau menurut saja ketika kupaksa membaca beberapa kali kalimat yang sama..
Kau juga menurut saja ketika kuminta menghafal beberapa kata tiap harinya...
Bahkan, kau juga menurut saja ketika sesekali kucubit tanganmu....
Semua sikap kerasku, justru tak melunturkanmu...tapi membuatmu bersemangat...
Dan, memang, akhirnya dengan bangga kau bisa lepas dari sebutan bodoh! tolol!
Kaupun bisa masuk sekolah favorit. Hal yang tak bisa dilakukan kakak-kakakmu...

Aku terus membentakmu, aku terus memakimu.....
Aku berusaha membuka matamu akan indahnya mimpi, yang sekalipun tak pernah bisa kuraih...
Dan, sepertinya kau menyukainya. Sepertinya kau juga ingin mengejarnya...
Tapi, siang itu merusak semuanya...siang itu memupus semuanya.....
Siang itu pun merusak mimpi dan semua anganku...
Siang itu merusak kebanggaanku akan kamu.....
Siang itu...merusak satu sayap kebahagiaanku....

Jika memang itu takdir, maka aku sangat membencinya...
Seandainya bisa, aku ingin membalik semuanya...
Seandainya bisa, aku ingin kau menjelma.....
Saat itu, aku berjanji aku tak akan melepaskanmu....
Aku akan berada di dekatmu...menemanimu mengejar mimpimu.....

Dedicated to my lil bro, Sandi.............................................