Bahan Bakar Membingungkan

Lega. Seperti halnya para sopir truk, pengusaha jasa, dan pemilik kendaraan berbahan bakar solar, saya turut gembira dengan kebijakan pemerintah menambah pasokan solar ke sejumlah SPBU beberapa hari lalu. Antrean panjang pembeli solar di sejumlah SPBU selama beberapa hari terakhir, langsung sirna. Pasokan solar yang tersedia merata di semua SPBU membuat para pembeli bisa mendapatkan barang dengan mudah. Sehingga, mereka tak perlu lagi harus antre berjam-jam untuk bisa mengisi separo atau bahkan seperempat tangki mereka. Sejak Jumat (26/4) lalu, berapapun solar yang dibeli langsung dilayani. Kegembiraan saya bukan saja karena pemandangan wajah kusut, emosi, dari beberapa sopir truk itu sudah hilang. Tetapi, juga karena membayangkan gairah ekonomi yang selama beberapa hari tersendat akan bergairah kembali. Betapa tidak, sepintas kelangkaan solar hanya dihadapi oleh para sopir truk, pengusaha travel, dan pemilik kendaraan berbahan solar. Ternyata dampaknya terhadap perekonomian sangat luas. Harga buah-buahan dan sayuran menjadi mahal. Sebab, pengiriman barang dari daerah tersendat. Produktivitas petani turun karena penggarapan lahan terhambat. Belum lagi, banyak usaha jasa yang lesu akibat mandeknya angkutan. Omelan, keluh kesah, hingga umpatan setiap hari menjadi pemandangan biasa di televisi. Baik di televisi lokal maupun swasta. Kemarahan mereka bisa dipahami. Sebab, pembatasan kuota solar yang dilakukan oleh badan pengatur hilir minyak dan gas (BPH Migas) memang telah menyulitkan mereka. Teman saya, salah satu distributor oli turut berkeluh kesah dengan pembatasan solar tersebut. Meski tak merasakan langsung, bisnisnya turut terhambat. “Omset lesu. Turun 50 persen. Banyak mobil yang nggak jalan. Nggak melakukan perawatan. Siapa yang butuh oli?” keluhnya dengan nada tanya. Sebelumnya, saya tidak berpikir dampaknya akan sejauh itu. Setelah saya pikir-pikir benar juga. Memang, akan banyak sektor lain yang terganggu hanya dari satu kebijakan ini. Sebagai pihak yang ada di tengah, saya pikir baik pemerintah maupun masyarakat memang tidak bisa disalahkan. Pemerintah mengambil kebijakan pembatasan kuota karena realisasi BBM terus menerus overkuota. Dampaknya, subsidi BBM yang sudah mencapai Rp 300 triliun akan terus membengkak. Sehingga, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) akan tersedot untuk subsidi yang mayoritas dinikmati oleh golongan kaya. Masyarakat pun tak bisa disalahkan. Termasuk, para pemilik mobil mewah berbahan bakar solar yang tetap menggunakan bahan bakar solar bersubsidi. Sebab, selama ini memang tak ada aturan khusus yang melarang pemanfaatannya. Apalagi, dalam Perpres No. 15/2012 tentang harga jual eceran dan pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu, mereka tak termasuk kelompok terlarang. Maka, jangan heran kalau truk-truk dari perusahaan besar juga tetap menggunakan solar bersubsidi untuk angkutan mereka. Ditambah lagi pemahaman tentang subsidi yang merupakan hak seluruh warga negara. Sehingga, sebagai bagian dari negara Indonesia, mereka pun tetap merasa berhak mendapatkannya. Harga solar bersubsidi Rp 4.500 dengan solar non subsidi 9.150 memang memiliki selisih yang besar. Apalagi, dengan harga solar dex Rp 10.400 per liter. Warga yang sudah terbiasa merasakan nikmatnya subsidi, tentu tak bisa diubah begitu saja kebiasaannya untuk beralih ke BBM non subsidi dengan dilakukan pengurangan kuota. Apalagi, ternyata persediaan solar non subsidi belum merata di setiap SPBU. Sehingga, yang terjadi adalah antrean panjang pencari BBM. Pembatasan kuota yang semula dimaksudkan untuk menghemat subsidi BBM, sebagai opsi menghindari kenaikan harga, ternyata memunculkan masalah baru. Yang paling parah, perekonomian terganggu. Apa yang diinginkan masyarakat? Dengan tegas mereka meminta pemerintah menaikkan harga BBM ketimbang harus melakukan pembatasan. Alasannya, meski harga jauh lebih mahal, para pengusaha akan bisa melakukan penyesuaian dalam beberapa hari. “Kalau disuruh beli non subsidi ya usahanya nggak jalan. Naikkan saja,” kata salah satu pengusaha angkutan kenalan saya. Agaknya harapan masyarakat itu akan terwujud. Sebab, presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menegaskan akan menaikkan harga BBM. Hanya saja, mereka masih memikirkan apakah akan memberlakukan harga sama. Ataukah memberi harga khusus untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum. Belum lagi pemerintah memilih opsi yang mana, Jumat lalu sudah beredar broadcast message (BM) tentang peluang keuntungan yang didapat jika pemerintah memberlakukan dua harga BBM. Meski menggelikan, tetapi isi pesan BM itu sangat masuk akal. Pemilik kendaraan roda dua akan memiliki peluang untuk melakukan penimbunan dan mendapat untung besar jika mau mengisi tangki motornya berulang-ulang. Demikian juga dengan pemilik angkutan umum. Saya jadi teringat perilaku beberapa tentangga pengecer bensin yang mendadak ikut antre solar untuk mencoba meraih untung ditengah kelangkaan solar. Kemudian, dengan menjual kembali Rp 6.500 per liter. Dengan kejadian tersebut, isi BM itu bisa jadi akan benar-benar terwujud jika pemerintah menerapkan dua harga BBM. Terlepas opsi mana yang akan diambil pemerintah dalam menaikkan harga BBM, menurut saya yang lebih penting adalah memberi pemahaman pada masyarakat lebih dulu. Jika tidak, kebijakan pemerintah untuk memberi subsidi pada kelompok masyarakat miskin tak akan tercapai. Sebab, meski sudah ada batasan-batasan, selalu ada saja peluang yang bisa dimanfaatkan. Saya lebih sepakat jika harga BBM diberlakukan pada semua. Tidak ada pengecualian pada pemilik kendaraan roda dua atau angkutan umum. Meski akan berdampak, perlahan mereka, termasuk saya, akan melakukan penyesuaian. Jika harga dua opsi diterapkan, saya yakin yang terjadi adalah kebingungan masyarakat dan berbagai upaya penyelewengan. BBM bukan lagi bahan bakar minyak, tetapi berubah menjadi bahan bakar membingungkan.

Pedekate Kasar Bikin Pemilih Kesasar

Dua bulan lagi warga kota Kediri akan melakukan pesta demokrasi. Tak hanya pemilihan walikota (pilwali), pemilihan gubernur (pilgub) juga dihelat berbarengan pada 29 Agustus nanti. Hajat lima tahunan ini otomatis membuat tensi politik di kota Kediri semakin memanas akhir Juni ini. Apalagi, di kota Kediri ada tujuh pasangan bakal calon wali kota (bacawali) yang hampir dipastikan akan berlaga. Tak heran jika kota Kediri sekarang sudah menjadi hutan baliho. Keberadaan tanaman hijau sudah diganti dengan baliho yang berjajar mulai di jalan-jalan protokol, hingga gang-gang di kampung. Kalaupun ada pohon yang tumbuh di pinggir jalan protokol, mereka tak luput dari sasaran. Harus merelakan tubuhnya untuk dipaku dengan foto kandidat calon. Jika beruntung, tubuhnya hanya akan diikat dengan baliho kandidat yang ditempel di kayu. Saking banyaknya baliho yang terpasang, tak jarang di satu perempatan berjajar lebih dari empat foto kandidat calon. Slogan yang tertera di baliho seolah menjadi ‘perang’ awal bagi para kandidat. Mayoritas kandidat menawarkan perbaikan di kota Kediri. Mulai dari peningkatan kesejahteraan dan fasilitas pendidikan, perbaikan pemerintahan yang bebas korupsi, janji untuk membahagiakan hati rakyat, hingga janji perubahan lainnya. Uniknya, janji-janji pasangan bacawali yang mayoritas memang muluk-muluk itu menjadi peluang bagi bacawali lain. Hingga, ada bacawali yang tak mau bikin janji. Membaca slogan yang ada di baliho-baliho itu tiap hari, bagi saya adalah hiburan tersendiri. Meski saya hampir hafal tempatnya, tetapi selalu saja membuat saya tersenyum melihatnya. Bukan saja karena slogannya yang sudah merupakan simbol perang. Tetapi, juga penempatan baliho yang tak jarang sudah dijadikan ajang perang. Di beberapa kampung, perang baliho ini justru semakin nyata. Hampir di sepanjang jalan terpasang gambar baliho kandidat yang jaraknya antara satu baliho dengan baliho lain hanya sekitar dua meter. Ukurannya pun dibuat sama. Jika ada satu baliho berukuran satu meter X 50 senti meter, baliho lawan dibuat ukuran sama dan dipasang persis di depannya. Demikian juga dengan baliho yang ukurannya lebih besar. Hal itu membuat hujan baliho tak hanya terjadi di jalan-jalan protokol. Tetapi, perkampungan justru mulai banjir baliho. Salah satu fungsi baliho memang untuk memperkenalkan sosok kandidat pada masyarakat. Jika sudah mengenal, harapannya pada pilwali nanti masyarakat akan mencoblosnya. Tapi, apakah harus dipasang sepadat dan serapat itu? Saya pribadi justru merasakan dampak yang sebaliknya. Baliho yang bertumpuk justru menyakitkan mata. Membuat keindahan rumah dengan desain yang beragam itu tertutupi sebagian. Sehingga, mengurangi estetikanya. Dalam hati saya justru dongkol karena lebih terkesan seperti pamer atau show of force. Seolah-olah mereka yang paling berhak dilihat seluruh masyarakat kota Kediri. Baliho memang jadi salah satu media kampanye. Tetapi, masyarakat sekarang tidaklah bodoh. Mengenal saja tidak cukup. Mereka membutuhkan kinerja yang nyata. Terjun langsung ke masyarakat dengan mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi pasti akan lebih berkesan dibanding tebar pesona melalui gambar-gambar yang hanya akan merusak pemandangan. Trik-trik black campaign untuk menjatuhkan kandidat lain, meski tak dipungkiri terkadang masih efektif, tetapi menurut saya justru menjadi cermin tim kampanye yang tidak kreatif. Masyarakat hanya disuguhi permainan-permainan kotor antarkandidat yang tidak membawa faedah bagi mereka. Alangkah baiknya jika kampanye para kandidat diwujudkan dalam bentuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat secara nyata. Uang miliaran rupiah yang dimiliki kandidat tentu akan sangat berguna bagi masyarakat jika dirupakan dengan pembangunan sarana prasarana bagi masyarakat luas. Tak perlu lagi ada kandidat yang merasa diserang, sakit hati, dan perlu melakukan balasan. Tak perlu lagi pertengkaran antarpendukung kandidat. Sebab, masing-masing kandidat sibuk meraih simpati masyarakat. Tim juga sibuk mengunggulkan kandidat masing-masing dengan adu kreatif membantu masyarakat. Bukan dengan menjelekkan kandidat lain. Bukan dengan meminggirkan kandidat lainnya. Masa pencalonan adalah ujian awal bagi para kandidat. Sekaligus kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan miniatur kepemimpinannya kelak. Ibarat pendekatan atau pedekate orang yang hendak pacaran, bukankah kita harus menunjukkan perilaku yang manis dan memikat. Atau, sang pujaan hati akan melarikan diri karena jijik atau ketakutan.

Merdeka Memilih Menang// Euforia peringatan HUT Kemerdekaan RI mencapai puncaknya kemarin. Selain upacara 17 Agustus yang digelar hampir oleh semua instansi, warga juga berpartisipasi dengan memasang bendera merah putih di depan rumahnya. Belum lagi, umbul-umbul berwarna senada yang kebanyakan dipasang berdampingan dengan bendera. Semarak merah putih pun merata di seluruh wilayah. Geliat peringatan hari kemerdekaan juga menjalar di sosial media. Twitter, facebook, hingga display picture (DP) dan personal message (PM) di blackberry massanger (BBM) juga bernuansa kemerdekaan. Mayoritas memasang foto bendera merah putih di DP-nya. Juga, mengisi pesan kemerdekaan di PM-nya. Meski, tak sedikit juga yang memelesetkannya. Misalnya, warna merah putih diganti dengan rok warna merah berpadu dengan putih mulusnya (maaf) paha. Penerjemahan warna merah putih juga digambarkan gabungan (maaf) bra berwarna merah dan bra berwarna putih. Baik yang dengan serius menyampaikan pesan kemerdekaan, hingga yang iseng memelesetkannya, saya pikir memiliki tujuan yang sama. Untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Di lingkungan tempat saya tinggal, kemerdekaan RI diperingati dengan malam tirakatan. Warga yang biasanya asik dengan pekerjaan masing-masing berkumpul bersama. Berdoa, kemudian diakhiri makan bersama seluruh warga. Pemandangan yang tak biasa terlihat. Dari berbagai kejadian tadi, saya melihat HUT kemerdekaan RI seolah mampu ‘menyatukan’ kembali bangsa Indonesia. Masyarakat yang belakangan cenderung abai dengan masalah kebangsaan, mendadak ‘bersatu’ melalui pemasangan bendera, umbul-umbul, menyemarakkan dengan memasang pesan di akun sosial media masing-masing. Tanggal 17 Agustus memang bukan sekadar tanggal. Tanggal itu menjadi simbol kebebasan Indonesia dari penjajah. Meski, setelah itu saya sepakat jika Indonesia memasuki era imperialisme baru. Dijajah di bidang ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Sehingga, ketergantungan negara yang kaya akan sumberdaya alam ini pada negara lain sangat tinggi. Saya nggak ingin muluk-muluk membicarakan tentang imperialisme era modern karena memang bukan ahlinya. Diluar itu, secara tidak sadar kita juga masih belum merdeka dari hati nurani kita. Merdeka diterjemahkan beragam. Ada teman saya yang iseng menulis, “Tanah dan air masih beli. Berarti belum merdeka”. Ada juga yang menulis “Merdeka bebas hutang”, dan terjemahan merdeka lainnya. Bagi saya, mendekati ajang pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan wali kota (pilwali) 29 Agustus nanti, arti merdeka adalah ketika kita sudah bisa menuruti hati nurani kita dalam bertindak. Kecenderungan masyarakat yang mendasarkan pilihan pilkada berdasar materi yang diterima dari kandidat, adalah salah satu bentuk ketidak-merdeka-an. Praktik pragmatis seperti itu, tak ubahnya seperti menggadaikan kemerdekaan kita dalam menilai figur. Kemudian, menutupinya dengan imbalan yang didapat. Dampaknya, mandat yang diterima oleh si calon pun hanyalah mandat semu. Makanya, jangan heran jika ditengah-tengah masa pemerintahan lantas terjadi aksi penolakan besar-besaran. Pada beberapa kasus yang terjadi di daerah, saya melihatnya sebagai dampak yang nyata. Warga yang memang tak sepenuh hati memberikan dukungan pada calon, bisa mencabutnya setiap saat. Maka jangan heran, jika ada kepala daerah yang terpilih dengan prosentase diatas 50 persen tetapi praktiknya tak mempunyai basis massa yang jelas. Sebab, suara yang didapat adalah suara instan dengan membeli. Kemudian, menggantinya barang, uang, atau hal lainnya. Bukan berdasar figur, tawaran program yang tertera dalam visi misi selama lima tahun pemerintahan. Mumpung dalam masa kampanye pilwali dan pemilihan gubernur yang bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI, saya dan Anda semuanya masih memiliki kesempatan untuk merdeka bersama. Merdeka memilih calon dengan mencermati program dan figurnya. Merdeka memilih menang. Menang dari praktik gadai dukungan. Menang menuruti hati nurani. Semoga...

Mimpi Usai, Saatnya Kembali ke Kehidupan Nyata

Pesta demokrasi telah usai. Sekitar 1,2 juta masyarakat Kabupaten Kediri telah menentukan pilihannya. Masyarakat yang selama beberapa bulan ini terbuai mimpi akan mudah dan sejahteranya kehidupan mereka lima tahun ke depan, harus kembali terjaga. Kembali menghadapi kehidupan nyata.

          Selama tiga bulan terakhir, pak tani yang sejak beberapa tahun lalu selalu mengeluh kesulitan pupuk, seolah mendapat keajaiban. Begitu musim tanam tiba, pupuk lancar, bahkan ada yang rela memberikan secara cuma-cuma. Para ibu rumah tangga yang semula mengeluh mahalnya harga sembako, tiba-tiba mendapat satu paket cuma-cuma. Mereka pun tersenyum gembira. Rejeki nomplok itu tak hanya datang sekali, tapi beberapa kali dari orang yang berbeda pula.

          Hampir seluruh lapisan masyarakat merasakan ‘kesejahteraan’ selama beberapa bulan ini. Para pedagang di pasar yang semula dagangannya seret, tiba-tiba mendapat bantuan uang hingga ratusan ribu. Para peternak mendapat penyuluhan, dan tentunya sejumlah uang. Segelintir PNS juga mendapat janji berupa promosi jabatan.

          Mei ini memang menjadi pesta bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Semua lapisan masyarakat senang. Semua masyarakat menggantungkan mimpi. Mempercayai janji-janji yang saking banyaknya seolah membuat mereka jadi begitu terbuai.

          Saya lantas teringat ekspresi salah satu teman saya yang datang ke  rumah dengan wajah bersungut-sungut beberapa hari menjelang pemilihan bupati. “Piye? Omahmu diwenehi paket sembako opo ora? (Gimana? Rumahmu diberi paket sembako apa tidak?),” tanyanya dengan nafas terengah-engah.

          Saya yang memang jarang berada di rumah, hanya bisa tersenyum mendapat pertanyaan itu. Saya pun menimpali dengan jawaban enteng. “Kita kan kontraktor (masih ngontrak, Red), tapi kalau mereka nggak ngasih ke kita itu justru benar. Soalnya kalau dapat paket sembako, pasti saya laporkan ke panwas biar kita dapat berita baru,” jawab saya sambil tertawa keras setengah bercanda.

          Rupanya, teman saya begitu kecewa setelah mendengar istrinya tak kunjung di panggil untuk mengambil paket sembako yang konon dibagikan di lingkungannya. Dia risih karena sang istri beberapa kali mendapat cerita dari beberapa tetangga yang mendapat paket sembako.

          Keesokan harinya, saat pencoblosan dia tersenyum melihat jari saya yang terlihat ada bekas tinta. “Lho, kamu nyoblos? Kan nggak dapat apa-apa?” katanya. Saya kembali tertawa, apalagi melihat ekspresi wajah teman saya yang memang lucu itu. “Lho ini bukan masalah sembako. Ini masalah pemimpin,” jawab saya meledek yang langsung dibalasnya dengan pukulan.

          Ya, sebagian masyarakat kita memang masih mengartikan demokrasi sebagai sarana untuk mengeruk keuntungan masing-masing. Penyakit pragmatis yang menyerang akut di seluruh lapisan masyarakat itu pun dimanfaatkan dengan cukup baik oleh para calon yang membutuhkan dukungan.

          Masyarakat yang butuh bibit diberi bibit. Yang butuh sembako diberi sembako. Yang butuh pupuk murah diberi pupuk gratis. Yang butuh jabatan juga dijanjikan promosi untuk pos yang lebih tinggi dan strategis. Jurus yang cukup manjur dan terbukti cukup efektif. Tak heran, praktik seperti ini terjadi hampir di seluruh daerah. Mulai level pemilu di kabupaten, provinsi, hingga pemilihan presiden.

          Terlepas dari bagaimana proses demokrasi itu berjalan, masyarakat Kabupaten Kediri telah menentukan pilihannya. Haryanti hampir dipastikan akan menjabat bupati periode 2010-2015 mengisi jabatan yang ditinggalkan Sutrisno, suaminya.

          Mimpi telah usai, saatnya masyarakat Kabupaten Kediri menatap masa depan mereka. Saatnya masyarakat terbangun dan berusaha mewujudkan mimpi-mimpinya. Sang pemimpin pun juga harus bersiap-siap untuk mewujudkan janji-janjinya, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kediri yang telah memberinya kuasa.

          Anggota DPRD yang menjadi representasi wakil rakyat juga harus bisa menjalankan fungsinya. Mengawasi proses pemerintahan di Kabupaten Kediri. Mendahulukan kepentingan rakyat dibanding kepentingan golongan dan sejumlah elit. Mewujudkan demokrasi pada arti yang sebenarnya.

           

Mencari Abdi (Keluarga) Sejati

Selama beberapa hari terakhir, presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjadi bahan perbincangan. Tak hanya media cetak dan elektronik, tetapi masyarakat juga ramai membicarakan keluhan  tentang gaji orang nomor satu di Indonesia itu yang tak kunjung naik selama tujuh tahun.

          Jika dicermati secara mendalam, sebenarnya SBY tak bermaksud meminta kenaikan gaji dalam curhatnya tersebut. Meski demikian, sebagai kepala negara, tetap saja pernyataan SBY dipandang tak etis. Sebab, meski gajinya belum naik selama bertahun-tahun, tetapi jumlah gaji yang mencapai puluhan juta plus berbagai fasilitas sebagai presiden, tentu jauh berbeda dibanding mayoritas masyarakat Indonesia yang masih masuk kategori miskin.

          Sebagai pemimpin negara, curhat SBY tersebut memang tak selayaknya diungkapkan di depan publik. Posisi SBY sebagai kepala negara tentu berbeda dengan manajer atau direktur perusahaan yang kinerjanya dihargai berdasar rupiah yang didapat melalui gaji.

          Seperti halnya janji yang diungkapkan saat kampanye, yakni melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara, tidak sepatutnya SBY membicarakan masalah gaji. Pengabdian tidak bisa diukur dengan imbalan yang didapat. Apapun bentuknya, termasuk gaji.

          Tetapi, trend itu seolah sudah merambah ke seluruh wilayah. Tak hanya pejabat tinggi negara, tetapi juga pejabat di daerah. Para pejabat yang dalam masa kampanye mengobral janji mengabdikan diri untuk rakyat, praktiknya tak lepas dari sekadar motif ekonomi. Yakni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya.

          Tak sekadar menyoal masalah gaji, tetapi wujudnya bisa bermacam-macam, Mulai mencarikan posisi strategis kelompok atau pendukungnya, hingga menguasai sejumlah sumberdaya yang tujuan akhirnya untuk kesejahteraan sendiri. Slogan menyejahterakan rakyat yang diucapkan saat kampanye seolah sudah dilupakan.

          Di level yang lebih rendah, wabah itu juga sudah mendarah daging. Mereka berusaha mencari pendapatan setinggi-tingginya dengan jabatan yang diperoleh. Caranya pun bermacam-macam. Yang sedang ngetrend adalah melalui perjalanan dinas. Dengan sistem at cost  atau berdasar biaya yang dikeluarkan, para pejabat ini memang tak bisa lagi leluasa mendapatkan cashback  seperti sistem lungsum yang berlaku sebelumnya. Ketentuan ini tak hanya berlaku bagi para PNS, tetapi juga anggota DPRD.

          Tetapi, toh ibarat peribahasa masih banyak jalan menuju Roma, selalu ada saja peluang atau cara menyiasati aturan tersebut. Para pejabat yang sejak awal berniat mengabdi untuk rakyat itu tetap saja bisa menyiasati untuk bisa mendapat keuntungan yang lebih.

          Sesuai aturan, hal tersebut memang diperbolehkan alias tidak melanggar. Tetapi, seperti halnya pernyataan SBY, hal tersebut tentu tidak etis dilakukan ditengah beban ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat kebanyakan.

          Sebagai pejabat yang mendapat gaji dari APBD atau uang rakyat, tentunya akan lebih bijak jika mereka bisa melakukan penghematan. Kata pengabdian yang sejak awal mereka ucapkan bisa diwujudkan dengan menyisakan anggaran untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, kesehatan, pendidikan, dan sektor pertanian yang masih membutuhkan anggaran lebih besar.

          Tetapi, niat pengabdian memang hanya berlaku saat kampanye. Ketika sudah menjabat, niat itu dengan sendirinya akan berubah. Sebab, untuk mendapatkan jabatan itu mereka juga harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar.

          Hukum ekonomi pun kembali berbicara. Mereka berusaha mendapatkan keuntungan melebihi modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kepentingan rakyat yang seharusnya diperjuangkan, tak lebih dari komoditas transaksional di awal. Otomatis, semuanya berakhir ketika sang kandidat sudah mendapatkan jabatannya.

 Jika demikian, pantaskah mereka disebut abdi negara atau abdi rakyat jika praktiknya mereka tak mengabdi untuk masyarakat? Lalu, salahkah jika masyarakat yang terlanjur putus asa bersikap pragmatis dan berusaha mencari keuntungan dari sedikit peluang yang mereka miliki setiap lima tahun sekali?

Masyarakat mungkin memang sudah jengah dengan praktik yang terjadi selama ini. Maka, tak heran jika mereka juga ikut-ikutan mengoptimalkan satu-satunya peluang yang dimiliki. Ibarat hukum ekonomi, jumlah permintaan yang melebihi penawaran akan membuat harga melambung. Itu pula yang mereka lakukan, penawar tertinggi akan mendapatkan suara dan otomatis akan menang. Lingkaran setan yang menyesatkan dan menyengsarakan ini belum juga disadari oleh masyarakat.

PNS, Ring Basuki Rahmat, dan Ring Toko Emas

Jika anda pergi ke sejumlah toko emas di Kota Kediri dan berkata mencari ‘ring’, maka karyawannya akan reflek langsung mencarikan beberapa model cincin yang lazimnya digunakan untuk tunangan atau lamaran. Kata yang berasal dari bahasa Inggris ini memang berarti cincin. Tetapi, sejumlah toko emas mengartikannya sebagai cincin yang nyaris tanpa aksesori tambahan hingga hanya berupa bulatan melingkar.

Kalaupun ada motif, hanya berupa goresan pada lingkaran cincin. Sehingga, bentuknya tetap berupa cincin polos. Jenis ini memang banyak digunakan untuk acara tunangan atau lamaran. Tapi, saya mendapat arti baru dari kata ‘Ring’ beberapa minggu lalu. ‘Ring’ yang lazimnya berarti cincin, menjadi arti lain bagi sejumlah kalangan di Kota Kediri.

Kata ‘Ring’ menjadi begitu sensitif karena sama sekali bukan berarti cincin. ‘Ring’ bagi sejumlah kalangan merepresentasikan kelompok. Belakangan ini, kata ‘Ring’ juga merepresentasikan sebuah gerakan untuk menghimpun dukungan.

Kosa kata baru itu sebenarnya saya dapat saat sedang iseng makan di sebuah warung dekat pemkot Kediri. Saat itu, dua pria berseragam PNS dengan santainya mengatakan tentang munculnya ring-ring baru di pemkot Kediri. Saat itu, saya memang tak terlalu mendengarkan karena fokus mengisi perut yang sedang lapar.

Saya pun tak begitu menghiraukan keluhan dua PNS itu yang menyebut keberadaan ring-ring itu membuat kinerja PNS menjadi tak berarti. Seberapa pun baiknya kinerja seorang PNS, tak akan berkorelasi dengan karirnya di birokrasi jika tak masuk ke dalam ring yang dimaksud.

Meski sepintas perbincangan mereka menarik, saya belum tertarik untuk ikut nimbrung karena perut saya sedang meminta perhatian khusus. Tetapi, saya baru mengingat kembali perbincangan dua PNS itu saat beberapa hari lalu bertemu salah seorang teman yang juga PNS pemkot.

Seperti halnya dua PNS di warung itu, teman saya mengeluhkan keberadaan ring- ring di pemkot Kediri yang membuatnya ‘malas’ untuk bekerja. Kurang lebih, teman saya berkata begini, “Sekarang ini, kalau mau dapat posisi yang enak, naik pangkat, harus masuk ring Basuki Rahmat. Kalau di luar itu, percuma,” keluhnya.

Meski mengerti maksudnya, saya yang memang baru beberapa bulan kembali mendapat tugas liputan di Kota Kediri pura-pura bertanya tentang definisi  ‘ring Basuki Rahmat’ yang dia maksud. Bukannya menjawab artinya, teman saya yang juga salah seorang kepala seksi (Kasi) di salah satu satuan kerja di Kota Kediri itu kembali nyerocos tentang korelasi kinerja PNS dengan jabatan yang didapat. “Lihat dia, hari ini memang masih belum dapat apa-apa. Tapi, lihat saja bulan depan pasti sudah dapat posisi yang lebih bagus karena masuk ring Basuki Rahmat,” lanjutnya dengan bersungut.

Masih menurut teman saya itu, sekarang ini banyak teman-temannya yang sibuk membuat program yang ujung-ujungnya bisa menyenangkan ring Basuki Rahmat. Harapannya, dengan cara demikian mereka bisa masuk ‘ring’ yang untuk sementara waktu ini menjanjikan kesenangan dan kesejahteraan itu.

Untuk membungkusnya, mereka pun membuat berbagai program yang mengatasnamakan rakyat. Program yang melibatkan masyarakat banyak. Tetapi, ujung-ujungnya, program itu mempunyai tujuan terselubung untuk kepentingan mereka sendiri. “Contohnya apa?” Tanya saya penasaran.

Lagi-lagi, bukannya menjawab pertanyaan saya, dia malah melanjutkan omelannya. Untuk melampiaskan kekesalannya, dia dan beberapa PNS yang tak masuk ‘ring’, memilih untuk bekerja semaunya. Toh, sebagus apapun kinerjanya, sewaktu-waktu dia bisa digeser ke posisi yang sama sekali jauh dari bidangnya.

PNS, sesuai tugasnya, seharusnya menjadi abdi negara. Artinya, mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat yang memang menjadi tugas negara. Praktiknya, sekarang telah terjadi pergeseran arti dan tujuan, terutama pada segelintir PNS yang ingin mencapai tujuannya dengan cara yang instan.

PNS yang seharusnya mengabdikan diri pada kepentingan rakyat justru terbagi dalam beberapa ring, atau kotak-kotak sesuai kepentingannya. Jangankan tugas untuk mengabdikan diri pada rakyatnya. Sebagian justru sibuk menghalalkan segala cara untuk menyenangkan atasannya.

Kontrol dari legislatif seolah tak bergigi. Berbagai rekomendasi yang keluar dari hearing yang dilakukan, hanya berbentuk tumpukan saran yang tak ada kelanjutannya. Jika sudah demikian, lagi-lagi rakyat yang dirugikan. Sebab, masing-masing sudah fokus untuk mendahulukan kepentingan masing-masing. Menjadi abdi keluarga sendiri, abdi partai, abdi kepentingan sendiri, dan abdi-abdi lainnya.

Makanya, ketika teman saya tadi tiba-tiba putus asa. Mupus. Saya pun tak bisa menyalahkannya. Sebab, birokrasi sekarang, memang telah erat bercampur dengan politik sebagai konsekuensi pucuk pimpinan yang ditentukan oleh jalur politik. Meski demikian, jika didasari dengan niat tulus untuk memajukan Kota Kediri, seharusnya tak boleh ada keputusasaan seperti yang dialami teman saya tadi.

Setelah berbicara panjang lebar, saya lantas kembali mempertegas identitas ring Basuki Rahmat yang sejak awal dihujatnya. “Ring Basuki Rahmat kuwi sapa?”. Wajahnya yang semula sumringah, kembali cemberut. “Golek’ono dewe, dadi wartawan mosok goblok terus. Ra pinter-pinter!” sahutnya sambil meninggalkan saya.

Apakah Anda Bukan Koruptor?

Hari antikorupsi yang diperingati serentak Jumat (09/12) lalu menjadi perenungan tersendiri bagi saya. Bukan karena hari itu media cetak, online, dan televisi menyiarkan  berbagai aksi demonstrasi hampir di seluruh Indonesia. Termasuk, salah satunya di Kediri. Tetapi, saya merasa tersentuh justru setelah saya menerima pesan yang dikirim salah seorang teman pada Jumat pagi lalu.

Kurang lebih, bunyi pesan yang dikirim sekitar pukul 07.00 itu demikian, "  Kalau hari buruh, diperingati kaum

  buruh. Hari Ibu, diperingati kaum Hawa. Hari pahlawan, diperingati oleh

  bangsa yg masih mau mengenang

  pahlawannya. Hari kemerdekaan, hari kartini, hari aids,hari apa saja pasti diperingati. Pertanyaannya, siapa yg seharusnya memperingati hari anti Korupsi ? Gimana cara memperingatinya ? Siapa yang di kenang, siapa yang mengenang, apa yang dikenang? Saya  masih Korupsi , apakah saya wajib memperingati hari anti korupsi ? APAKAH ANDA BUKAN PELAKU TIPIKOR ?".

Sepintas, pesan itu memang terdengar konyol. Sama seperti pesan humor yang setiap hari saya terima. Apalagi, pesan yang dikirim oleh teman saya itu bisa jadi juga merupakan forward pesan dari temannya yang lain. Tetapi, tak ayal kalimat terakhir di pesan teman saya yang juga anggota korps baju cokelat itu langsung membuat saya merenung. Apakah anda bukan pelaku tipikor (tindak pidana korupsi)?

Jika klasifikasi korupsi yang dimaksud adalah mengorupsi anggaran negara, uang rakyat, saya dengan lantang bisa berkata tidak! Sebab, saya memang bukan pengguna anggaran. Sejauh ini tak mempunyai kesempatan bermain-main dengan anggaran negara. Uang yang dikumpulkan dari pembayaran pajak rakyat, juga dari penggalian potensi kekayaan daerah atau negara.

Dilihat definisinya, korupsi yang berasal dari bahasa latin corruptio berarti busuk, rusak, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan.

Apakah lingkup korupsi sesempit itu. Menurut saya tidak, perbuatan orang, bukan pejabat publik sekalipun, bisa tergolong korupsi.

Misalnya saya. Dulu waktu masih sekolah sering me-mark-up harga buku agar mendapat uang saku lebih. Sekarangpun, saya tidak yakin untuk menyebut diri saya bukan koruptor. Minimal saya masih sering mengorupsi waktu dengan terus menerus mengulur waktu dalam beraktifitas.

Belum selesai merenung, teman saya kembali mengirim pesan. "Saya koruptor, makanya saya memilih tidak memperingati hari antikorupsi. Saya di rumah saja, menonton televisi. Saya ingin melihat, siapa inspektur upacaranya, pesertanya, apa mereka juga bukan koruptor?".

Kali ini saya tidak bisa menahan tawa. Setidaknya, teman saya itu telah berbuat jujur. Mengakui jika dirinya koruptor. Entah apa yang dikorupsinya. Seolah termotivasi dengan pesan yang baru saja dikirim teman saya tadi, saya yang semula ingin bermalas-malasan langsung berangkat mandi dan melakukan peliputan di sejumlah instansi.

Saat melintas di beberapa jalan protokol, saya melihat banyak spanduk tentang pencegahan korupsi dan ajakan untuk mencegah tindakan korupsi. Seperti pesan yang dikirim teman saya tadi. Apa pemasangnya tidak pernah korupsi? Apa orang yang memerintahkan memasang spanduk itu tidak korupsi? Apakah mereka sudah benar-benar tegas memberantas korupsi?.

Pertanyaan itu hanya bisa saya jawab dengan senyum. Kali ini, saya memberi jempol pada teman saya tadi yang berani mengakui jika dirinya koruptor (meski hanya pada saya). Saya akan lebih takjub lagi jika teman saya yang juga aparat itu mau dengan tegas memberantas segala tindak pidana. Termasuk korupsi.

Bukankah kondisi negara kita, Kota Kediri tercinta ini akan lebih baik lagi jika aparat dan pejabatnya mau interospeksi diri dan melakukan tugasnya dengan sepenuh hati. Bukan hanya sekadar memasang spanduk karena kewajiban. Perintah atasan. Tetapi, isi dari spanduk yang dipasang tak pernah dilakukan. Bahkan ditentang. Apakah saya koruptor? Saya jawab iya.