Merdeka Memilih Menang// Euforia peringatan HUT Kemerdekaan RI mencapai puncaknya kemarin. Selain upacara 17 Agustus yang digelar hampir oleh semua instansi, warga juga berpartisipasi dengan memasang bendera merah putih di depan rumahnya. Belum lagi, umbul-umbul berwarna senada yang kebanyakan dipasang berdampingan dengan bendera. Semarak merah putih pun merata di seluruh wilayah. Geliat peringatan hari kemerdekaan juga menjalar di sosial media. Twitter, facebook, hingga display picture (DP) dan personal message (PM) di blackberry massanger (BBM) juga bernuansa kemerdekaan. Mayoritas memasang foto bendera merah putih di DP-nya. Juga, mengisi pesan kemerdekaan di PM-nya. Meski, tak sedikit juga yang memelesetkannya. Misalnya, warna merah putih diganti dengan rok warna merah berpadu dengan putih mulusnya (maaf) paha. Penerjemahan warna merah putih juga digambarkan gabungan (maaf) bra berwarna merah dan bra berwarna putih. Baik yang dengan serius menyampaikan pesan kemerdekaan, hingga yang iseng memelesetkannya, saya pikir memiliki tujuan yang sama. Untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Di lingkungan tempat saya tinggal, kemerdekaan RI diperingati dengan malam tirakatan. Warga yang biasanya asik dengan pekerjaan masing-masing berkumpul bersama. Berdoa, kemudian diakhiri makan bersama seluruh warga. Pemandangan yang tak biasa terlihat. Dari berbagai kejadian tadi, saya melihat HUT kemerdekaan RI seolah mampu ‘menyatukan’ kembali bangsa Indonesia. Masyarakat yang belakangan cenderung abai dengan masalah kebangsaan, mendadak ‘bersatu’ melalui pemasangan bendera, umbul-umbul, menyemarakkan dengan memasang pesan di akun sosial media masing-masing. Tanggal 17 Agustus memang bukan sekadar tanggal. Tanggal itu menjadi simbol kebebasan Indonesia dari penjajah. Meski, setelah itu saya sepakat jika Indonesia memasuki era imperialisme baru. Dijajah di bidang ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Sehingga, ketergantungan negara yang kaya akan sumberdaya alam ini pada negara lain sangat tinggi. Saya nggak ingin muluk-muluk membicarakan tentang imperialisme era modern karena memang bukan ahlinya. Diluar itu, secara tidak sadar kita juga masih belum merdeka dari hati nurani kita. Merdeka diterjemahkan beragam. Ada teman saya yang iseng menulis, “Tanah dan air masih beli. Berarti belum merdeka”. Ada juga yang menulis “Merdeka bebas hutang”, dan terjemahan merdeka lainnya. Bagi saya, mendekati ajang pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan wali kota (pilwali) 29 Agustus nanti, arti merdeka adalah ketika kita sudah bisa menuruti hati nurani kita dalam bertindak. Kecenderungan masyarakat yang mendasarkan pilihan pilkada berdasar materi yang diterima dari kandidat, adalah salah satu bentuk ketidak-merdeka-an. Praktik pragmatis seperti itu, tak ubahnya seperti menggadaikan kemerdekaan kita dalam menilai figur. Kemudian, menutupinya dengan imbalan yang didapat. Dampaknya, mandat yang diterima oleh si calon pun hanyalah mandat semu. Makanya, jangan heran jika ditengah-tengah masa pemerintahan lantas terjadi aksi penolakan besar-besaran. Pada beberapa kasus yang terjadi di daerah, saya melihatnya sebagai dampak yang nyata. Warga yang memang tak sepenuh hati memberikan dukungan pada calon, bisa mencabutnya setiap saat. Maka jangan heran, jika ada kepala daerah yang terpilih dengan prosentase diatas 50 persen tetapi praktiknya tak mempunyai basis massa yang jelas. Sebab, suara yang didapat adalah suara instan dengan membeli. Kemudian, menggantinya barang, uang, atau hal lainnya. Bukan berdasar figur, tawaran program yang tertera dalam visi misi selama lima tahun pemerintahan. Mumpung dalam masa kampanye pilwali dan pemilihan gubernur yang bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI, saya dan Anda semuanya masih memiliki kesempatan untuk merdeka bersama. Merdeka memilih calon dengan mencermati program dan figurnya. Merdeka memilih menang. Menang dari praktik gadai dukungan. Menang menuruti hati nurani. Semoga...

Mimpi Usai, Saatnya Kembali ke Kehidupan Nyata

Pesta demokrasi telah usai. Sekitar 1,2 juta masyarakat Kabupaten Kediri telah menentukan pilihannya. Masyarakat yang selama beberapa bulan ini terbuai mimpi akan mudah dan sejahteranya kehidupan mereka lima tahun ke depan, harus kembali terjaga. Kembali menghadapi kehidupan nyata.

          Selama tiga bulan terakhir, pak tani yang sejak beberapa tahun lalu selalu mengeluh kesulitan pupuk, seolah mendapat keajaiban. Begitu musim tanam tiba, pupuk lancar, bahkan ada yang rela memberikan secara cuma-cuma. Para ibu rumah tangga yang semula mengeluh mahalnya harga sembako, tiba-tiba mendapat satu paket cuma-cuma. Mereka pun tersenyum gembira. Rejeki nomplok itu tak hanya datang sekali, tapi beberapa kali dari orang yang berbeda pula.

          Hampir seluruh lapisan masyarakat merasakan ‘kesejahteraan’ selama beberapa bulan ini. Para pedagang di pasar yang semula dagangannya seret, tiba-tiba mendapat bantuan uang hingga ratusan ribu. Para peternak mendapat penyuluhan, dan tentunya sejumlah uang. Segelintir PNS juga mendapat janji berupa promosi jabatan.

          Mei ini memang menjadi pesta bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Semua lapisan masyarakat senang. Semua masyarakat menggantungkan mimpi. Mempercayai janji-janji yang saking banyaknya seolah membuat mereka jadi begitu terbuai.

          Saya lantas teringat ekspresi salah satu teman saya yang datang ke  rumah dengan wajah bersungut-sungut beberapa hari menjelang pemilihan bupati. “Piye? Omahmu diwenehi paket sembako opo ora? (Gimana? Rumahmu diberi paket sembako apa tidak?),” tanyanya dengan nafas terengah-engah.

          Saya yang memang jarang berada di rumah, hanya bisa tersenyum mendapat pertanyaan itu. Saya pun menimpali dengan jawaban enteng. “Kita kan kontraktor (masih ngontrak, Red), tapi kalau mereka nggak ngasih ke kita itu justru benar. Soalnya kalau dapat paket sembako, pasti saya laporkan ke panwas biar kita dapat berita baru,” jawab saya sambil tertawa keras setengah bercanda.

          Rupanya, teman saya begitu kecewa setelah mendengar istrinya tak kunjung di panggil untuk mengambil paket sembako yang konon dibagikan di lingkungannya. Dia risih karena sang istri beberapa kali mendapat cerita dari beberapa tetangga yang mendapat paket sembako.

          Keesokan harinya, saat pencoblosan dia tersenyum melihat jari saya yang terlihat ada bekas tinta. “Lho, kamu nyoblos? Kan nggak dapat apa-apa?” katanya. Saya kembali tertawa, apalagi melihat ekspresi wajah teman saya yang memang lucu itu. “Lho ini bukan masalah sembako. Ini masalah pemimpin,” jawab saya meledek yang langsung dibalasnya dengan pukulan.

          Ya, sebagian masyarakat kita memang masih mengartikan demokrasi sebagai sarana untuk mengeruk keuntungan masing-masing. Penyakit pragmatis yang menyerang akut di seluruh lapisan masyarakat itu pun dimanfaatkan dengan cukup baik oleh para calon yang membutuhkan dukungan.

          Masyarakat yang butuh bibit diberi bibit. Yang butuh sembako diberi sembako. Yang butuh pupuk murah diberi pupuk gratis. Yang butuh jabatan juga dijanjikan promosi untuk pos yang lebih tinggi dan strategis. Jurus yang cukup manjur dan terbukti cukup efektif. Tak heran, praktik seperti ini terjadi hampir di seluruh daerah. Mulai level pemilu di kabupaten, provinsi, hingga pemilihan presiden.

          Terlepas dari bagaimana proses demokrasi itu berjalan, masyarakat Kabupaten Kediri telah menentukan pilihannya. Haryanti hampir dipastikan akan menjabat bupati periode 2010-2015 mengisi jabatan yang ditinggalkan Sutrisno, suaminya.

          Mimpi telah usai, saatnya masyarakat Kabupaten Kediri menatap masa depan mereka. Saatnya masyarakat terbangun dan berusaha mewujudkan mimpi-mimpinya. Sang pemimpin pun juga harus bersiap-siap untuk mewujudkan janji-janjinya, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kediri yang telah memberinya kuasa.

          Anggota DPRD yang menjadi representasi wakil rakyat juga harus bisa menjalankan fungsinya. Mengawasi proses pemerintahan di Kabupaten Kediri. Mendahulukan kepentingan rakyat dibanding kepentingan golongan dan sejumlah elit. Mewujudkan demokrasi pada arti yang sebenarnya.

           

Mencari Abdi (Keluarga) Sejati

Selama beberapa hari terakhir, presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjadi bahan perbincangan. Tak hanya media cetak dan elektronik, tetapi masyarakat juga ramai membicarakan keluhan  tentang gaji orang nomor satu di Indonesia itu yang tak kunjung naik selama tujuh tahun.

          Jika dicermati secara mendalam, sebenarnya SBY tak bermaksud meminta kenaikan gaji dalam curhatnya tersebut. Meski demikian, sebagai kepala negara, tetap saja pernyataan SBY dipandang tak etis. Sebab, meski gajinya belum naik selama bertahun-tahun, tetapi jumlah gaji yang mencapai puluhan juta plus berbagai fasilitas sebagai presiden, tentu jauh berbeda dibanding mayoritas masyarakat Indonesia yang masih masuk kategori miskin.

          Sebagai pemimpin negara, curhat SBY tersebut memang tak selayaknya diungkapkan di depan publik. Posisi SBY sebagai kepala negara tentu berbeda dengan manajer atau direktur perusahaan yang kinerjanya dihargai berdasar rupiah yang didapat melalui gaji.

          Seperti halnya janji yang diungkapkan saat kampanye, yakni melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara, tidak sepatutnya SBY membicarakan masalah gaji. Pengabdian tidak bisa diukur dengan imbalan yang didapat. Apapun bentuknya, termasuk gaji.

          Tetapi, trend itu seolah sudah merambah ke seluruh wilayah. Tak hanya pejabat tinggi negara, tetapi juga pejabat di daerah. Para pejabat yang dalam masa kampanye mengobral janji mengabdikan diri untuk rakyat, praktiknya tak lepas dari sekadar motif ekonomi. Yakni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya.

          Tak sekadar menyoal masalah gaji, tetapi wujudnya bisa bermacam-macam, Mulai mencarikan posisi strategis kelompok atau pendukungnya, hingga menguasai sejumlah sumberdaya yang tujuan akhirnya untuk kesejahteraan sendiri. Slogan menyejahterakan rakyat yang diucapkan saat kampanye seolah sudah dilupakan.

          Di level yang lebih rendah, wabah itu juga sudah mendarah daging. Mereka berusaha mencari pendapatan setinggi-tingginya dengan jabatan yang diperoleh. Caranya pun bermacam-macam. Yang sedang ngetrend adalah melalui perjalanan dinas. Dengan sistem at cost  atau berdasar biaya yang dikeluarkan, para pejabat ini memang tak bisa lagi leluasa mendapatkan cashback  seperti sistem lungsum yang berlaku sebelumnya. Ketentuan ini tak hanya berlaku bagi para PNS, tetapi juga anggota DPRD.

          Tetapi, toh ibarat peribahasa masih banyak jalan menuju Roma, selalu ada saja peluang atau cara menyiasati aturan tersebut. Para pejabat yang sejak awal berniat mengabdi untuk rakyat itu tetap saja bisa menyiasati untuk bisa mendapat keuntungan yang lebih.

          Sesuai aturan, hal tersebut memang diperbolehkan alias tidak melanggar. Tetapi, seperti halnya pernyataan SBY, hal tersebut tentu tidak etis dilakukan ditengah beban ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat kebanyakan.

          Sebagai pejabat yang mendapat gaji dari APBD atau uang rakyat, tentunya akan lebih bijak jika mereka bisa melakukan penghematan. Kata pengabdian yang sejak awal mereka ucapkan bisa diwujudkan dengan menyisakan anggaran untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, kesehatan, pendidikan, dan sektor pertanian yang masih membutuhkan anggaran lebih besar.

          Tetapi, niat pengabdian memang hanya berlaku saat kampanye. Ketika sudah menjabat, niat itu dengan sendirinya akan berubah. Sebab, untuk mendapatkan jabatan itu mereka juga harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar.

          Hukum ekonomi pun kembali berbicara. Mereka berusaha mendapatkan keuntungan melebihi modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kepentingan rakyat yang seharusnya diperjuangkan, tak lebih dari komoditas transaksional di awal. Otomatis, semuanya berakhir ketika sang kandidat sudah mendapatkan jabatannya.

 Jika demikian, pantaskah mereka disebut abdi negara atau abdi rakyat jika praktiknya mereka tak mengabdi untuk masyarakat? Lalu, salahkah jika masyarakat yang terlanjur putus asa bersikap pragmatis dan berusaha mencari keuntungan dari sedikit peluang yang mereka miliki setiap lima tahun sekali?

Masyarakat mungkin memang sudah jengah dengan praktik yang terjadi selama ini. Maka, tak heran jika mereka juga ikut-ikutan mengoptimalkan satu-satunya peluang yang dimiliki. Ibarat hukum ekonomi, jumlah permintaan yang melebihi penawaran akan membuat harga melambung. Itu pula yang mereka lakukan, penawar tertinggi akan mendapatkan suara dan otomatis akan menang. Lingkaran setan yang menyesatkan dan menyengsarakan ini belum juga disadari oleh masyarakat.

PNS, Ring Basuki Rahmat, dan Ring Toko Emas

Jika anda pergi ke sejumlah toko emas di Kota Kediri dan berkata mencari ‘ring’, maka karyawannya akan reflek langsung mencarikan beberapa model cincin yang lazimnya digunakan untuk tunangan atau lamaran. Kata yang berasal dari bahasa Inggris ini memang berarti cincin. Tetapi, sejumlah toko emas mengartikannya sebagai cincin yang nyaris tanpa aksesori tambahan hingga hanya berupa bulatan melingkar.

Kalaupun ada motif, hanya berupa goresan pada lingkaran cincin. Sehingga, bentuknya tetap berupa cincin polos. Jenis ini memang banyak digunakan untuk acara tunangan atau lamaran. Tapi, saya mendapat arti baru dari kata ‘Ring’ beberapa minggu lalu. ‘Ring’ yang lazimnya berarti cincin, menjadi arti lain bagi sejumlah kalangan di Kota Kediri.

Kata ‘Ring’ menjadi begitu sensitif karena sama sekali bukan berarti cincin. ‘Ring’ bagi sejumlah kalangan merepresentasikan kelompok. Belakangan ini, kata ‘Ring’ juga merepresentasikan sebuah gerakan untuk menghimpun dukungan.

Kosa kata baru itu sebenarnya saya dapat saat sedang iseng makan di sebuah warung dekat pemkot Kediri. Saat itu, dua pria berseragam PNS dengan santainya mengatakan tentang munculnya ring-ring baru di pemkot Kediri. Saat itu, saya memang tak terlalu mendengarkan karena fokus mengisi perut yang sedang lapar.

Saya pun tak begitu menghiraukan keluhan dua PNS itu yang menyebut keberadaan ring-ring itu membuat kinerja PNS menjadi tak berarti. Seberapa pun baiknya kinerja seorang PNS, tak akan berkorelasi dengan karirnya di birokrasi jika tak masuk ke dalam ring yang dimaksud.

Meski sepintas perbincangan mereka menarik, saya belum tertarik untuk ikut nimbrung karena perut saya sedang meminta perhatian khusus. Tetapi, saya baru mengingat kembali perbincangan dua PNS itu saat beberapa hari lalu bertemu salah seorang teman yang juga PNS pemkot.

Seperti halnya dua PNS di warung itu, teman saya mengeluhkan keberadaan ring- ring di pemkot Kediri yang membuatnya ‘malas’ untuk bekerja. Kurang lebih, teman saya berkata begini, “Sekarang ini, kalau mau dapat posisi yang enak, naik pangkat, harus masuk ring Basuki Rahmat. Kalau di luar itu, percuma,” keluhnya.

Meski mengerti maksudnya, saya yang memang baru beberapa bulan kembali mendapat tugas liputan di Kota Kediri pura-pura bertanya tentang definisi  ‘ring Basuki Rahmat’ yang dia maksud. Bukannya menjawab artinya, teman saya yang juga salah seorang kepala seksi (Kasi) di salah satu satuan kerja di Kota Kediri itu kembali nyerocos tentang korelasi kinerja PNS dengan jabatan yang didapat. “Lihat dia, hari ini memang masih belum dapat apa-apa. Tapi, lihat saja bulan depan pasti sudah dapat posisi yang lebih bagus karena masuk ring Basuki Rahmat,” lanjutnya dengan bersungut.

Masih menurut teman saya itu, sekarang ini banyak teman-temannya yang sibuk membuat program yang ujung-ujungnya bisa menyenangkan ring Basuki Rahmat. Harapannya, dengan cara demikian mereka bisa masuk ‘ring’ yang untuk sementara waktu ini menjanjikan kesenangan dan kesejahteraan itu.

Untuk membungkusnya, mereka pun membuat berbagai program yang mengatasnamakan rakyat. Program yang melibatkan masyarakat banyak. Tetapi, ujung-ujungnya, program itu mempunyai tujuan terselubung untuk kepentingan mereka sendiri. “Contohnya apa?” Tanya saya penasaran.

Lagi-lagi, bukannya menjawab pertanyaan saya, dia malah melanjutkan omelannya. Untuk melampiaskan kekesalannya, dia dan beberapa PNS yang tak masuk ‘ring’, memilih untuk bekerja semaunya. Toh, sebagus apapun kinerjanya, sewaktu-waktu dia bisa digeser ke posisi yang sama sekali jauh dari bidangnya.

PNS, sesuai tugasnya, seharusnya menjadi abdi negara. Artinya, mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat yang memang menjadi tugas negara. Praktiknya, sekarang telah terjadi pergeseran arti dan tujuan, terutama pada segelintir PNS yang ingin mencapai tujuannya dengan cara yang instan.

PNS yang seharusnya mengabdikan diri pada kepentingan rakyat justru terbagi dalam beberapa ring, atau kotak-kotak sesuai kepentingannya. Jangankan tugas untuk mengabdikan diri pada rakyatnya. Sebagian justru sibuk menghalalkan segala cara untuk menyenangkan atasannya.

Kontrol dari legislatif seolah tak bergigi. Berbagai rekomendasi yang keluar dari hearing yang dilakukan, hanya berbentuk tumpukan saran yang tak ada kelanjutannya. Jika sudah demikian, lagi-lagi rakyat yang dirugikan. Sebab, masing-masing sudah fokus untuk mendahulukan kepentingan masing-masing. Menjadi abdi keluarga sendiri, abdi partai, abdi kepentingan sendiri, dan abdi-abdi lainnya.

Makanya, ketika teman saya tadi tiba-tiba putus asa. Mupus. Saya pun tak bisa menyalahkannya. Sebab, birokrasi sekarang, memang telah erat bercampur dengan politik sebagai konsekuensi pucuk pimpinan yang ditentukan oleh jalur politik. Meski demikian, jika didasari dengan niat tulus untuk memajukan Kota Kediri, seharusnya tak boleh ada keputusasaan seperti yang dialami teman saya tadi.

Setelah berbicara panjang lebar, saya lantas kembali mempertegas identitas ring Basuki Rahmat yang sejak awal dihujatnya. “Ring Basuki Rahmat kuwi sapa?”. Wajahnya yang semula sumringah, kembali cemberut. “Golek’ono dewe, dadi wartawan mosok goblok terus. Ra pinter-pinter!” sahutnya sambil meninggalkan saya.

Apakah Anda Bukan Koruptor?

Hari antikorupsi yang diperingati serentak Jumat (09/12) lalu menjadi perenungan tersendiri bagi saya. Bukan karena hari itu media cetak, online, dan televisi menyiarkan  berbagai aksi demonstrasi hampir di seluruh Indonesia. Termasuk, salah satunya di Kediri. Tetapi, saya merasa tersentuh justru setelah saya menerima pesan yang dikirim salah seorang teman pada Jumat pagi lalu.

Kurang lebih, bunyi pesan yang dikirim sekitar pukul 07.00 itu demikian, "  Kalau hari buruh, diperingati kaum

  buruh. Hari Ibu, diperingati kaum Hawa. Hari pahlawan, diperingati oleh

  bangsa yg masih mau mengenang

  pahlawannya. Hari kemerdekaan, hari kartini, hari aids,hari apa saja pasti diperingati. Pertanyaannya, siapa yg seharusnya memperingati hari anti Korupsi ? Gimana cara memperingatinya ? Siapa yang di kenang, siapa yang mengenang, apa yang dikenang? Saya  masih Korupsi , apakah saya wajib memperingati hari anti korupsi ? APAKAH ANDA BUKAN PELAKU TIPIKOR ?".

Sepintas, pesan itu memang terdengar konyol. Sama seperti pesan humor yang setiap hari saya terima. Apalagi, pesan yang dikirim oleh teman saya itu bisa jadi juga merupakan forward pesan dari temannya yang lain. Tetapi, tak ayal kalimat terakhir di pesan teman saya yang juga anggota korps baju cokelat itu langsung membuat saya merenung. Apakah anda bukan pelaku tipikor (tindak pidana korupsi)?

Jika klasifikasi korupsi yang dimaksud adalah mengorupsi anggaran negara, uang rakyat, saya dengan lantang bisa berkata tidak! Sebab, saya memang bukan pengguna anggaran. Sejauh ini tak mempunyai kesempatan bermain-main dengan anggaran negara. Uang yang dikumpulkan dari pembayaran pajak rakyat, juga dari penggalian potensi kekayaan daerah atau negara.

Dilihat definisinya, korupsi yang berasal dari bahasa latin corruptio berarti busuk, rusak, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan.

Apakah lingkup korupsi sesempit itu. Menurut saya tidak, perbuatan orang, bukan pejabat publik sekalipun, bisa tergolong korupsi.

Misalnya saya. Dulu waktu masih sekolah sering me-mark-up harga buku agar mendapat uang saku lebih. Sekarangpun, saya tidak yakin untuk menyebut diri saya bukan koruptor. Minimal saya masih sering mengorupsi waktu dengan terus menerus mengulur waktu dalam beraktifitas.

Belum selesai merenung, teman saya kembali mengirim pesan. "Saya koruptor, makanya saya memilih tidak memperingati hari antikorupsi. Saya di rumah saja, menonton televisi. Saya ingin melihat, siapa inspektur upacaranya, pesertanya, apa mereka juga bukan koruptor?".

Kali ini saya tidak bisa menahan tawa. Setidaknya, teman saya itu telah berbuat jujur. Mengakui jika dirinya koruptor. Entah apa yang dikorupsinya. Seolah termotivasi dengan pesan yang baru saja dikirim teman saya tadi, saya yang semula ingin bermalas-malasan langsung berangkat mandi dan melakukan peliputan di sejumlah instansi.

Saat melintas di beberapa jalan protokol, saya melihat banyak spanduk tentang pencegahan korupsi dan ajakan untuk mencegah tindakan korupsi. Seperti pesan yang dikirim teman saya tadi. Apa pemasangnya tidak pernah korupsi? Apa orang yang memerintahkan memasang spanduk itu tidak korupsi? Apakah mereka sudah benar-benar tegas memberantas korupsi?.

Pertanyaan itu hanya bisa saya jawab dengan senyum. Kali ini, saya memberi jempol pada teman saya tadi yang berani mengakui jika dirinya koruptor (meski hanya pada saya). Saya akan lebih takjub lagi jika teman saya yang juga aparat itu mau dengan tegas memberantas segala tindak pidana. Termasuk korupsi.

Bukankah kondisi negara kita, Kota Kediri tercinta ini akan lebih baik lagi jika aparat dan pejabatnya mau interospeksi diri dan melakukan tugasnya dengan sepenuh hati. Bukan hanya sekadar memasang spanduk karena kewajiban. Perintah atasan. Tetapi, isi dari spanduk yang dipasang tak pernah dilakukan. Bahkan ditentang. Apakah saya koruptor? Saya jawab iya.

Teror Vs Korupsi, Mana yang Lebih Mengerikan?

Jika banyak masyarakat yang merasa senang dengan penembakan dua teroris yang selama beberapa bulan  terakhir menghantui Solo, saya termasuk salah satu di antaranya. Penembakan pos polisi yang terjadi beruntun tersebut secara otomatis membuat saya sebagai masyarakat awam semakin waspada dalam menjaga keamanan diri sendiri.

Bagaimana tidak, teroris tak menjadikan kelompok tertentu sebagai sasaran target. Tetapi, mereka dengan berani menyerang aparat negara yang nyata-nyata sedang bertugas. Sialnya, beberapa operasi yang direncanakan bisa berjalan sukses.

Makanya, jika dua tersangka teroris yang ditembak detasemen khusus (Densus) 88 antiteror di Solo Jumat (31/8) malam lalu memang benar-benar pelaku teror Solo, saya termasuk orang yang lega.

 Setidaknya, polisi bisa mengungkap kasus teror yang belakangan menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat terkait motifnya. Selama ini masyarakat memang sering disuguhi tontotan tentang kesuksesan Densus 88 dalam menangkap para terduga teroris.

 Sayangnya, seolah adu cepat dengan gerakan unit khusus ini, sel-sel teroris juga berkembang sedemikian cepat. Hingga, tetap saja ada pelaku teror  yang siap menebar ancaman baru.

Teroris seperti artinya, memang berhasil menebar teror pada masyarakat. Meski aksi mereka menimbulkan keresahan, tetapi ada banyak teror lain yang lebih berbahaya.

 Bagi saya, teror yang paling berbahaya tapi  tak begitu disadari dampaknya adalah korupsi. Seperti halnya teroris, sel teror satu ini telah menyebar luas.

 Jika definisi korupsi hanya dibatasi pada dampak yang menimbulkan kerugian negara, mungkin saya dan kebanyakan anda tak termasuk dalam kategori koruptor. Sebab, tak masuk dalam kelompok orang yang mengelola anggaran negara.

Tetapi, apakah orang yang menikmati uang dari hasil korupsi tidak bisa disebut ikut korupsi atau koruptor? Apalagi, secara nyata mereka tahu jika uang tersebut adalah hasil korupsi? Makanya, pernyataan wakil menteri hukum dan hak azazi manusia (Wamenkumham) Deny Indrayana yang menuai kontroversi terkait pernyataannya jika pengacara koruptor adalah koruptor itu sendiri cukup menggelitik.

Itu mungkin hanya sebagian contoh saja. Bagaimana jika saya atau anda menerima pemberian yang juga hasil korupsi. Bagaimana jika saya atau anda melakukan tindakan yang secara sadar telah merugikan banyak orang?  Apakah saya atau anda juga layak disebut koruptor?

Secara langsung mungkin tidak, tapi secara tidak langsung kita telah ikut menikmati hasil korupsi. Secara otomatis, saya dan anda sekalian telah menumbuh kembangkan budaya korupsi yang memang telah mengakar.

Secara tidak sadar, saya, anda, kita semua, telah terbelenggu pada satu jenis teror ini. Larut di dalamnya, memanfaatkannya.

Memberantas korupsi tidak hanya menjadi pekerjaan rumah (PR) para penegak hukum saja. Mengharapkan korupsi hilang dari negara kita dengan sistem hukum yang sudah terbentuk, bukanlah solusi.

Seperti halnya para teroris yang terus mengembangkan sel-selnya, para koruptor juga selalu mencari celah untuk bisa lepas dari jerat hukum. Baik dengan menyewa pengacara handal, menyuap hakim, atau cara-cara lainnya.

Kita juga tak bisa bergantung pada produk hukum yang ada untuk memberantas korupsi. Sebab, pembuat produk hukum itu sendiri juga punya kepentingan untuk bisa lepas dari jerat korupsi.

Lalu, kepada siapa kita bergantung dalam pemberantasan teror korupsi? Seperti diskusi awak redaksi Radar Kediri Kamis (30/8) lalu, ada salah seorang teman yang saking putus asanya dengan korupsi yang merajalela menyebut pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan dengan mengubah cara pandang kita terhadap korupsi. Jika selama ini korupsi dipersepsikan sebagai hal yang negatif, mindset kita diminta mengubah persepsi korupsi sebagai hal yang positif karena memang semua sudah melakukannya. Apakah memang hanya itu caranya?

UU Keterbukaan Informasi Publik yang Belum Bertaji

UU Keterbukaan Informasi Publik yang Belum Bertaji//

Begitu undang-undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14/2008 disahkan empat tahun lalu, saya termasuk orang yang menyambutnya dengan suka cita. UU itu ibarat lentera yg menjadi penerang jalan ketika saya membutuhkan informasi dari berbagai institusi publik.

Undang-undang yang mengusung semangat transparansi, keterbukaan, itu memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk pers untuk mendapat informasi dari institusi publik. Termasuk instansi pemerintahan. Menurut UU itu, instansi publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk pers. Bagi instansi yang menutupi informasi publik, bisa diadukan ke komisi informasi publik (KIP), atau bahkan diproses secara hukum.

Sayangnya, saat ini, masih saja ada institusi yang menutup erat akses informasi dengan berbagai alasan. Di antaranya, dengan berlindung pada alasan kerahasiaan instansi. Gilanya lagi, ada yang beralasan mereka tak bisa memberikan informasi karena taat sumpah, tak akan membocorkan informasi yang bersifat rahasia. Khawatir akan membuka aib instansi tempat mereka bekerja. Ada lagi yang mengaku tak bisa memberikan informasi karena takut dengan atasannya.

Meminjam istilah teman, alasan segelintir pejabat itu sangat menggelikan. Rupanya, mereka lupa jika keberadaan mereka untuk mengabdi pada rakyat. Digaji menggunakan uang rakyat. Jika demikian halnya, bukankah mereka harus mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka pada rakyat?

Sebagai pertanggungjawaban, bukankah sudah selayaknya tak ada hal yang perlu dirahasiakan dari rakyat?

Sayangnya, banyak pejabat yang lupa peran dan tanggung jawab mereka. Setelah duduk sejumlah kursi empuk, mereka lupa siapa yang menggaji mereka. Maka tak heran jika mereka membuat aturan sendiri, menetapkan kebijakan sendiri. Salah satunya, membatasi akses informasi di instansinya.

Kondisi ini tentu saja terlihat aneh ditengah era keterbukaan yang semangatnya terus didengung-dengungkan oleh semua pihak. Meski, jika dilihat secara seksama, pemerintah belun sepenuh hati menerapkannya.

Misalnya, dokumen anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sebagai salah satu peraturan daerah (perda), dokumen yang berisi rincian pendapatan dan belanja daerah selama setahun itu seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat. Selain agar masyarakat mengetahui peruntukkan anggaran mereka, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tetapi, ternyata itu bukanlah hal yang mudah bagi saya. Bagaimana dengan masyarakat kebanyakan? Saya yakin, jika disurvei, hanya segelintir warga saja yang tahu atau pernah membaca APBD. Padahal, seharusnya pemerintah berkewajiban menyosialisasikannya pada masyarakat.

Kurang transparansinya pemerintah juga terlihat dari belum ditindaklanjutinya UU Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut, daerah diwajibkan membentuk Komisi Informasi Publik (KIP). Kenyataannya, empat tahun setelah UU tersebut diundangkan, KIP baru ada di tingkat provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota masih belum dibentuk.

Hal ini otomatis menyulitkan masyarakat yang ingin mengadukan perilaku pejabat publik yang tak memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut. Di banding beberapa daerah lain, Kota Kediri relatif lebih terbuka terkait penyampaian informasi pada masyarakat. Yang mengherankan,  masih ada saja beberapa instansi yang membuat kebijakan sendiri terkait penyampaian informasi pada masyarakat. Entah, apa alasan yang ada dibalik kebijakan tersebut.

Saya lantas teringat perkataan wali kota Surabaya Tri Risma Harini dalam salah satu acara talk show di stasiun televisi swasta Rabu (18/4) lalu. Dalam acara tersebut, Risma membeberkan konsepnya dalam mengatur pemerintahan di Kota Surabaya.

Kala itu, Risma menegaskan meski dirinya wali kota, tetapi dia menyamakan dirinya sebagai pembantu rakyat. Makanya, dia tak segan turun ke jalan untuk menangani langsung kesulitan rakyat. Perbuatannya, sekaligus memberi contoh kepada bawahannya untuk tak segan-segan turun ke lapangan. Bukannya berada di balik meja setelah mendapat status pejabat.

Jika Risma saja yang berstatus wali kota mempunyai semangat yang luar biasa untuk tetap bersahaja, dekat dengan rakyat, dan terbuka, rasanya malu jika ada pejabat yang statusnya masih dibawahnya justru bertindak seolah-olah menjadi raja. Lupa pada rakyatnya, lupa pada pertanggungjawaban pada orang yang menggajinya.